Underdog Piala Dunia Cabo Verde: Tanpa Migas, PDB Per Kapita di Atas RI

Penampilan mengejutkan Cabo Verde di Piala Dunia membuat negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik itu mendadak menjadi perhatian. Meski akhirnya harus mengakui keunggulan Argentina di babak 16 besar, keberhasilannya bersaing dengan tim-tim unggulan membuat banyak orang penasaran: negara seperti apa sebenarnya Cabo Verde?

Berjarak sekitar 500 kilometer dari pesisir barat Afrika, Cabo Verde merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 10 pulau vulkanik, dengan sembilan di antaranya berpenghuni. Total penduduknya hanya sekitar 520 ribu jiwa, tidak sampai separuh penduduk Kota Bogor.

Meski kecil, negara ini berhasil membangun perekonomian di tengah keterbatasan sumber daya alam. Menurut Bank Dunia, Cabo Verde nyaris tidak memiliki sumber daya minyak, gas alam, maupun batu bara. Sumber daya mineralnya pun minim, sedangkan hanya sekitar 10 persen wilayah daratannya yang dapat ditanami akibat kondisi alam yang kering.

Namun, keterbatasan tersebut tidak tercermin pada tingkat pendapatannya. Data Bank Dunia menunjukkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Cabo Verde mencapai sekitar US$5.796,5 pada 2025, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang sebesar US$5.059,6.

Menurut Bank Dunia, transformasi ekonomi Cabo Verde dimulai sejak 1990-an, ketika negara ini mengembangkan sektor jasa, terutama pariwisata, sebagai mesin pertumbuhan. Pada 2024, sekitar 1,18 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Cabo Verde – lebih dari dua kali lipat penduduknya. Kini, sektor pariwisata menyumbang sekitar seperempat produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Cabo Verde masih menghadapi tantangan besar di sektor energi. Selama bertahun-tahun, negara ini bergantung pada bahan bakar diesel impor untuk menghasilkan listrik.

Ketergantungan itu membuat biaya energi rentan gejolak mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Situasi ini membebani rumah tangga, dunia usaha, sekaligus mengurangi daya saing pariwisata.

Untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru, pemerintah mengembangkan strategi blue economy. Kebijakan itu dituangkan dalam Blue Economy Policy Charter yang disahkan pada 2020.

"Lautan kami bukan hanya realitas geografis, tetapi peluang terbesar yang kami miliki," tulis Perdana Menteri Cabo Verde José Ulisses Correia e Silva dalam artikel yang diterbitkan Brookings Institution pada Februari 2026.

Meski hanya memiliki luas daratan sekitar 4.000 kilometer persegi, Cabo Verde memiliki zona ekonomi eksklusif lebih dari 700 ribu kilometer persegi. Maka itu, negara ini ingin memaksimalkan potensi ekonomi lautnya.

José menjelaskan bahwa strategi blue economy dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata dan impor melalui pengembangan sektor-sektor baru.

Cabo Verde ingin mengembangkan akuakultur berkelanjutan hingga menjadi hub maritim yang menghubungkan Afrika, Eropa, dan Amerika melalui Samudra Atlantik. Negara tersebut juga memprospek pengembangan kabel komunikasi bawah laut hingga jaringan energi terbarukan di kawasan.

Ambisi ekonomi ini membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, Cabo Verde mengembangkan berbagai skema pendanaan, salah satunya debt-for-climate swap. Portugal sepakat mengalihkan sebagian pembayaran utang negara itu menjadi investasi iklim yang digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, konservasi laut, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bagi José, keberlanjutan laut bukan sekadar agenda lingkungan. "Keberlanjutan laut bukan kemewahan lingkungan, melainkan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral," ujarnya.