Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% di kuartal I-2026, tertinggi dalam 13 tahun, didorong oleh ketahanan APBN di tengah ketidakpastian global yang berat.
Pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar 135 triliun rupiah atau sekitar 0,53% dari GDP setelah dua bulan berjalan, dengan pendapatan negara hanya 358 triliun rupiah dan belanja mencapai 493 triliun
Rata-rata pendapatan penduduk Indonesia pada 2025 mencapai Rp 83,7 juta atau sekitar Rp 6,97 juta per bulan, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 78,6 juta.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera diprediksi menurunkan PDB nasional sebesar 0,31%, dengan konsumsi di tiga provinsi terdampak turun pada akhir 2025.
Ekonomi Indonesia diproyeksi mulai pulih setelah melewati titik terendah pada kuartal III-2025. Dukungan fiskal, konsumsi yang meningkat, dan dorongan investasi menjadi pendorong utama perbaikan PDB.
Ekonomi Thailand mengalami perlambatan pada kuartal ketiga 2025 dengan pertumbuhan tahunan hanya 1,2%, dipengaruhi oleh ketegangan politik dan menurunnya produksi manufaktur.
Pada Kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% tahunan dengan industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan sebagai kontributor utama terhadap PDB, menurut data BPS.
Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi kuartalan tertinggi sejak 2011 dengan PDB naik 8,23% pada Kuartal III 2025, melawan dampak tarif perdagangan 20% yang diterapkan oleh AS.
Rupiah diprediksi melemah menyusul peningkatan data ekonomi AS termasuk klaim pengangguran yang turun dan PDB yang tumbuh, meskipun intervensi Bank Indonesia berupaya menstabilkan nilai tukar.
Presiden Prabowo Subianto telah merombak Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang menandai pendirian Badan Penerimaan Negara dan targetting peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%.
Hingga kini belum ada indikator yang mampu menggantikan “kesaktian” PDB. Indikator ini memang memiliki beberapa kelebihan, yaitu universal dan adaptif.
Ketua DEN Luhut mengungkapkan bahwa penerapan GovTech dapat mengurangi defisit APBN signifikan, sejalan dengan target Presiden untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanpa defisit.