PLTS 100 GWp Dimulai, Iklim Investasi Perlu Dibuat Atraktif

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt-peak (GWp) sekaligus melakukan groundbreaking tahap awal di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Pembangunan PLTS 100 GWp ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Untuk tahap awal dimulai dari 14 proyek di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GW. “Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” kata Prabowo.

Total kebutuhan investasi PLTS 100 GWp ditaksir mencapai US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Sementara untuk 14 proyek tahap awal membutuhkan dana sekitar US$7,7 miliar atau Rp135 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, proyek 5,3 GW sejatinya sudah menjadi proyek PLTS berjalan terbesar di dunia. Ia membandingkannya dengan proyek PLTS di Uni Emirat Arab yang berkapasitas 5,2 GW.

“Ongoing project tenaga surya yang terbesar di dunia saat ini adalah di Uni Emirat Arab sebesar 5,2 GWp. Jadi, proyek (tahap awal) 5,3 GW pun adalah ongoing project terbesar di dunia,” ujar Darmawan.

PLN juga menyiapkan pengembangan PLTS dalam skala besar di Pulau Jawa. Sekitar 30 GW PLTS akan dikombinasikan dengan 100 GWh battery energy storage system (BESS) untuk menjaga keandalan sistem ketika produksi listrik surya berfluktuasi.

Besarnya kebutuhan modal membuat kepastian kebijakan menjadi salah satu faktor kunci. Investor tidak hanya membutuhkan target pemerintah, tetapi juga kepastian mengenai proyek yang dapat dibangun, harga listrik, skema kontrak, hingga jaminan bahwa listrik yang dihasilkan dapat terserap sistem.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi terdapat dua hambatan yang dapat mengurangi minat investor swasta, yakni skema build, own, operate and transfer (BOOT) dan harga jual listrik dari independent power producer (IPP) kepada PLN.

“Skema BOOT kurang menarik bagi investor karena adanya kewajiban transfer kepemilikan aset setelah masa konsesi berakhir,” kata Fahmy, Selasa (1/9), dikutip dari Bloombergtechnoz.com.

Ia juga menilai harga listrik sekitar US$0,12–0,15 per kWh belum mencapai tingkat keekonomian yang menarik bagi investor. Padahal, kebutuhan dana untuk mencapai target 100 GWp membuat modal swasta menjadi sumber pembiayaan yang penting.

“Satu-satunya sumber dana yang realistis bisa digunakan adalah berasal dari investor. Masalahnya, selama ini investor kurang tertarik untuk investasi di PLTS Indonesia,” ujarnya.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah proyek yang diluncurkan.

“Keberhasilan program PLTS 100 GWp tidak diukur dari berapa banyak proyek yang di-groundbreaking, tetapi dari berapa gigawatt PLTS yang dapat dibangun, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik secara andal sebelum 2029,” kata Fabby, Selasa (25/8), dikutip dari situs IESR.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan regulasi, tata kelola proyek, kontrak listrik yang bankable, kesiapan jaringan, serta skema investasi yang mampu menarik modal swasta. Pada akhirnya, target PLTS 100 GWp akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kepastian kebijakan dari hulu hingga hilir.

Pasokan Harus Bertemu Permintaan

Pengembangan PLTS telah disebutkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Namun, tambahan kapasitas PLTS di dalam dokumen tersebut baru ditargetkan sebesar 17,1 GW. Oleh karenanya, pemerintah berencana merevisi RUPTL 2025–2034 untuk mengakomodasi target PLTS 100 GWp.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai, penyesuaian juga diperlukan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035. Menurutnya, RUEN perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan target energi nasional menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Target PLTS 100 GWp, lanjut Satya, dapat dimasukkan sebagai akselerasi dalam RUEN tanpa harus mengubah skenario dasar yang telah disusun.

Meski demikian, ia memberi catatan, percepatan energi bersih tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Pertumbuhan kapasitas harus berjalan beriringan dengan permintaan listrik agar pembangkit yang dibangun memiliki pengguna yang jelas.

“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang suplainya saja, itu harus ada demand yang confirmed,” kata Satya dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Mengunci Dekarbonisasi Industri dalam Rencana Umum Energi Nasional, di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurutnya, pertumbuhan industri, jasa, dan sektor ekonomi lainnya akan menciptakan permintaan energi yang dapat menjadi basis pengembangan energi terbarukan.

Adapun dalam agenda transisi pemerintah bersama Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah meluncurkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada 2023. Dokumen tersebut berfungsi sebagai peta jalan investasi dan reformasi kebijakan. Sedangkan JETP merupakan kemitraan yang menyediakan dukungan pendanaan internasional.

Dokumen CIPP memperkirakan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan untuk transisi energi di Indonesia mencapai sekitar US$97 miliar hingga 2030. Sementara itu, komitmen pendanaan JETP sebesar US$21,8 miliar.

Dalam dokumen yang sama disebutkan, porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik on-grid ditargetkan mencapai 44 persen pada 2030, dengan emisi sektor ketenagalistrikan maksimal 250 juta ton CO2. Dokumen tersebut juga menekankan kebutuhan investasi jaringan, storage, serta reformasi kebijakan untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem listrik