300 Perusahaan Diminta Keroyok Karhutla Gambut Kalsel, Target Padam 2 Minggu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memobilisasi sekitar 300 unit usaha di Kalimantan Selatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi yang menjadi salah satu lokasi program swasembada pangan, energi, dan air nasional (KSPEAN) tersebut.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, langkah itu merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang memandatkan kementeriannya menangani karhutla di kawasan KSPEAN.

“Dimandatkan juga untuk melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla terutama di kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Ada empat provinsi yang sedang tertimpa karhutla, salah satunya Kalimantan Selatan,” kata Hanif saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/9).

Dia menjelaskan, selama hampir dua bulan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya menanggulangi karhutla, terutama di wilayah utama di Kota Banjarbaru. Namun, kebakaran di area gambut seluas kurang lebih 3.000 hektare itu belum berhasil ditangani.

“Mengingat ketersediaan air semakin terbatas, kami perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla,” ucapnya.

Karena itu, pemerintah mengundang sekitar 300 unit usaha di Kalimantan Selatan untuk ikut berkontribusi. Area karhutla telah dibagi ke dalam sejumlah zona, kemudian setiap perusahaan mendapatkan tugas untuk menangani kebakaran di zona yang telah ditentukan.

“Sampai habis, sampai apinya padam,” ujar Hanif.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu mengatakan, aksi “keroyokan” tersebut akan dimulai sesegera mungkin secara bersamaan. Pemerintah menargetkan seluruh api dapat dipadamkan dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Sebagai strategi jangka menengah, pemerintah bersama unit usaha akan membentuk pos pemantauan karhutla dan kelompok masyarakat peduli api. Patroli karhutla akan dilakukan, dengan harapan bisa mencegah kebakaran, termasuk yang disengaja. 

Sedangkan sebagai strategi jangka panjang, sekat-sekat kanal di Kalimantan Selatan mulai diblok pada hari ini, dengan tetap menyisakan pintu keluar untuk mengatur aliran air saat musim hujan. Pemerintah juga akan membangun sumur bor di daerah yang mengalami krisis air, baik di wilayah utama karhutla maupun daerah lainnya. Upaya tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Bila cara ini berhasil, kata Hanif, pola penanganan tersebut akan direplikasi ke provinsi lain yang masuk dalam program KSPEAN, seperti Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua Selatan.

“Setelah dari Kalsel, kami akan ke Kalteng sama Sumsel,” ucap Hanif.

Warga Bisa Bantu Perusahaan, Dapat Honor

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan, pemerintah akan membantu menyediakan tenaga kerja apabila unit usaha mengalami kendala dalam pengerahan personel.

“Supaya tenaga yang kami carikan itu ada, jadi perusahaan yang memberikan honor. Jadi inilah untuk kerja sama yang akan datang,” ujar Muhidin.

Besaran honor tidak disampaikan. Namun, Muhidin mengatakan imbalan tersebut harus diberikan dalam jumlah yang cukup dan memuaskan.

Soal anggaran, pemerintah tidak akan menetapkan patokan. Pemerintah hanya memberikan arahan mengenai peralatan yang diperlukan, jumlah tenaga kerja, bahan yang dibutuhkan, dan kebutuhan lainnya.