Menteri LH Surati Bahlil Minta Perairan Ujung Kulon Steril dari Rencana Tambang
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, meminta agar perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikecualikan dari wilayah usaha pertambangan (WUP).
Jumhur meminta agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang memuat penetapan WUP tersebut dievaluasi. Dia pun berjanji tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan untuk penambangan di area tersebut.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur, saat Peringatan Hari Pohon Sedunia di Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Jumhur, perairan di sekitar kawasan konservasi itu perlu dikeluarkan dari WUP agar tidak ada kegiatan lanjurtan seperti survei yang dapat mengusik kehidupan badak jawa alias badak bercula satu.
Polemik pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon juga menyeret PT Aneka Tambang (Tbk). Antam sempat memegang konsesi pertambangan dekat dengan Taman Nasional. Antam melalui anak usahanya PT Cibaliung Sumberdaya tercatat melakukan kegiatan operasi produksi sejak 2010 sampai setidaknya awal 2022.
Jumhur menegaskan, bila Antam mendapat izin untuk menambang di perairan Taman Nasional , persetujuan lingkungan tidak akan diterbitkannya. “Termasuk bila PT Antam mendapat izin menambang di perairan Taman Nasional Ujung Kulon itu, maka saya selaku Menteri Lingkungan Hidup tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” ujar dia.
Dalam Undang Undang Minerba, WUP didefinisikan sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Status ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Artinya, wilayah tersebut berpeluang ditawarkan oleh pemerintah untuk kegiatan usaha pertambangan.
Meski saat ini belum ada kegiatan pertambangan di perairan yang masuk WUP, Kementerian Lingkungan Hidup menilai risiko terhadap kehidupan badak jawa harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
“Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia,” demikian tulis Kementerian Lingkungan Hidup dalam keterangan resminya.
Ke depan, Kemernterian Lingkungan Hidup berencana melakukan verifikasi spasial dan ekologis bersama kementerian/lembaga terkait. Koordinat WUP akan ditumpangtindihkan dengan batas wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi laut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut. Selama proses evaluasi, pemanfaatan di wilayah tersebut akan dihentikan hingga diperoleh hasil yang jelas.
Sebagai informasi, analisis spasial kebijakan, strategi, dan program RPPLH nasional telah memetakan sekitar 61 ribu hektare atau 99,86 persen wilayah darat Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi. RPPLH nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penetapan Wilayah Usaha Tambang Bukan Izin Menambang
Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan proses Wilayah Usaha Tambang (WUP) untuk menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus melewati proses pengkajian dan persetujuan dari kementerian-kementerian terkait.
Untuk wilayah darat, harus ada pemenuhan kesesuaian ruang yang diproses melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sedangkan untuk ruang laut, diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan, untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga dampak kegiatan terhadap masyarakat, baru bisa diproses setelah ada persetujuan kesesuaian ruang.
Rencana pertambangan harus tunduk pada ketentuan mengenai perlindungan kawasan hutan konservasi. Sesuai Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pembangunan di luar kehutanan hanya boleh dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung.
Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Yang pada intinya, WUP dalam kawasan hutan konservasi tidak bisa berlanjut mendapat persetujuan perizinan tambang.
Rencana pertambangan juga harus tunduk perlindungan kawasan konservasi laut. Berdasarkan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemberian KKPRL untuk pertambangan terbuka juga dibatasi.
Jumhur menilai berbagai ketentuan ini memberikan landasan untuk pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. “Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” kata dia.
Ke depan, Jumhur ingin menguatkan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial, hingga pemerintah daerah. Tujuannya, untuk memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.