Mengenal Nota Keuangan 2024 dan Lima Poin Penting di Dalamnya

Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan 2024 pada Rabu, (16/8), sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 tahun Republik Indonesia. Nota keuangan tersebut dibacakan dalam sidang paripurna DPR mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar bersamaan dengan sidang tahunan MPR.

Pembacaan nota keuangan ini menjadi tradisi yang wajib dilakukan oleh Presiden RI dalam sidang paripurna DPR, setiap tahun menjelang perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dalam pidato kemarin, Jokowi menyampaikan sejumlah klaim kesuksesan pemerintah seperti memulihkan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%.

Apa itu Nota Keuangan?

Dalam unggahan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di akun media sosial Instagram @ditjenkn pada Selasa (15/8), disebutkan nota keuangan merupakan dokumen negara yang berisi tentang penjelasan Undang-Undang APBN.

Di dalamnya disajikan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran. Biasanya selama satu tahun fiskal.

Nota keuangan mencantumkan sumber data yang digunakan dalam menghitung proyeksi keuangan. Termasuk asumsi-asumsi dasar makro yang melandasi perhitungan tersebut, seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar.

Nota keuangan menyajikan pendapatan negara yang menjelaskan berbagai sumber pendapatan negara yang diharapkan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kepabeanan dan cukai, dan pendapatan lainnya. Rencana pendapatan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang perencanaan pengeluaran negara.

Di bagian belanja negara tercantum rincian perencanaan pengeluaran negara yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infastruktur, pertahanan, dan sektor-sektor lainnya. Setiap sektor diberikan alokasi dana berdasarkan prioritas dan tujuan pemerintah.

Nota keuangan juga menyiratkan kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan di tahun berjalan. Antara lain rencana perubahan tarif pajak, kebijakan terkait dengan subsidi, serta stimulus atau insentif untuk mendorong investasi dan pertumbuhan di sektor tertentu.

Defisit dan pembiayaan anggaran wajib dicantumkan dalam nota keuangan. Bagian ini memuat sumber pembiayaan yang direncanakan untuk mengatasi defisit. Di bagian ini dijelaskan pula rincian jumlah surat utang yang akan diterbitkan, jangka waktu pinjaman, tingkat bunga yang diperkirakan serta rencana pembayaran kembali.

Selain itu, dalam nota keuangan dicantumkan penjelasan mengenai identifikasi risiko dan tantangan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan rencana keuangan. Bentuk tantangan itu antara lain fluktuasi harga komoditas global, perubahan kondisi ekonomi global, dan berbagai risiko dalam implementasi kebijakan.

Tujuan Pembacaan Nota Keuangan

Nota keuangan dibuat dan dibacakan dalam sidang paripurna DPR dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang bijaksana oleh pemerintah.

Nota keuangan yang berisi gambaran mengenai kondisi makro dan arah pembangunan selama satu tahun anggaran mendatang, dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan seperti investor, pelaku pasar keuangan, dan masyarakat luas dalam memahami tujuan ekonomi pemerintah.

Nota keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara pemerintah merencanakan pendapatan dan mengalokasikan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Lima Poin Penting dalam Nota Keuangan 2024

Dalam pidato di gedung DPR, Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah saat ini merancang agar APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.

Selain itu, Jokowi menyampaikan APBN 2024 harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, dan menjaga postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. "APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Ia menjelaskan transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yang dibagi menjadi strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Strategi jangka panjang akan difokuskan pada lima agenda yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, reformasi sistem perlindungan sosial, dan penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, dan di sektor teknologi informasi dan komunikasi
3. Melanjutkan agenda reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi
4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam
5. Mendorong pengembangan ekonomi hijau

Pada bagian asumsi makro, Jokowi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, lebih rendah dari target tahun lalu sebesar 5,3%. Inflasi ditargetkan sebesar 2,8% dengan nilai tukar rupiah rata-rata bergerak di kisaran Rp 15 ribu per dolar AS. Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun rata-rata diprediksi pada level 6,7 persen.

Pada komoditas minyak dan gas bumi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada US$ 80 per barel, dengan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara tahun depan mencapai Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 400 miliar.

Di sisi belanja negara, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun. Dengan postur belanja lebih tinggi dari penerimaan, defisit anggaran diperkirakan tetap ada sebesar 2,29% terhadap PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.

Untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5%-7,5% pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun. Sementara itu, pemerintah tetap bertekad untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengalokasikannya ke dalam anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun bendungan dan berbagai proyek strategis nasional lainnya.