Profil dan Legasi Perry Warjiyo, Calon Kuat Gubernur BI 2023-2028

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Penulis: Amelia Yesidora
Editor: Sorta Tobing
22/2/2023, 18.06 WIB

Beredar kabar Presiden Joko Widodo memilih Perry Warjiyo untuk kembali melanjutkan jabatannya di Bank Indonesia. Menurut tiga sumber Reuters, kepala negara hanya mengajukan satu nama kandidat untuk posisi tersebut.

Jokowi telah memberikan nama calon gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 ke DPR. Surat Presiden alias Supres yang berisi nama tersebut sudah diterima pimpinan DPR hari ini, Rabu (22/). 

“Surat sudah diterima oleh pimpinan DPR dalam amplop tertutup. Saya sudah mendapatkan info dari Sekretariat Jenderal DPR,” kata Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun pada Katadata.co.id

Beberapa tahun terakhir, Presiden kerap mengusulkan nama tunggal untuk calon gubernur BI. Pada 2010, hanya ada nama Darmin Nasution, kemudian Agus Martowardojo pada 2013, dan Perry Warjiyo pada 2018. 

Sejarah pun mencatat jarang ada gubernur bank sentral yang menjabat dua periode. Selama 69 tahun Bank Indonesia berdiri, baru ada dua gubernur yang menjabat hingga dua periode. Pertama, Radius Prawiro dari rentang 1966 hingga 1973 dan Rachmat Saleh dari 1973 hingga 1983.

Gubernur BI Perry Warjiyo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Siapa Perry Warjiyo?

Pria yang akan menginjak usia 64 tahun pada 25 Februari ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada 1982. Pendidikan masternya ditempuh di Iowa State University pada 1989 dan dua tahun kemudian berhasil menyandang gelar doktor.

Kariernya di bank sentral mulai pada 1984. Dalam laman resmi Bank Indonesia, Perry pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Ia pun naik jabatan sebagai Asisten Gubernur BI untuk kebijakan moneter.

Selain BI, lelaki asal Sukoharjo ini pernah mempunyai posisi vital di Dana Moneter Internasional (IMF) selama dua tahun. Di sini, ia menjabat sebagai direktur eksekutif mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group. Ia baru kembali ke Tanah Air pada 2009.

Sejak itu, nama Perry sudah dicalonkan empat kali untuk menjadi Deputi Gubernur bank sentral. Namun, ia terus-menerus gagal. Hingga akhirnya pada 2013, ia terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Kemenangan tersebut ia raih secara aklamasi, mengalahkan Hendar yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI. 

Setelah lebih dua dekade menjabat di BI, ia berhasil mencapai tampuk kepemimpinan pada 16 April 2018. Perry secara resmi menjadi Gubernur bank sentral, melanjutkan jabatan Agus Martowardojo.

Gubernur BI Perry Warjiyo. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.)

Legasi Perry Warjiyo

Terobosan pun dilakukan Perry dalam satu tahun masa jabatannya. Tepat pada hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Cukup dengan satu kode, masyarakat Indonesia bisa melakukan pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai bank dan dompet digital.

Akhir 2021, bank sentral meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment alias BI-FAST. Layanan ini terintegrasi dengan transaksi keuangan di m-banking atau internet banking. SIstem ini dibuat untuk melengkapi inisiasi transformasi digital sebelumnya, QRIS. 

Dengan BI-Fast, nasabah bisa melakukan transfer antar bank secara online dengan biaya administrasi Rp 2.500. Angka ini jauh lebih rendah dari biaya transfer bank biasa di kisaran Rp 6.500. Transaksi pun bisa dilakukan 24 jam untuk berbagai jenis dan kanal pembayaran. 

QRIS pun kian berkembang hingga bisa digunakan di luar Tanah Air. Dalam KTT G20 pertengahan November lalu, ASEAN-5 sudah menandatangani kerja sama pembayaran lintas negara.

Selain Indonesia, negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan demikian, sistem pembayaran berbasis kode QR di lima negara utama ASEAN itu nantinya akan saling terhubung.

Perry juga sempat menyebut akan menjajaki kerja sama serupa dengan India, Arab Saudi, dan Jepang. Nantinya, masyarakat Indonesia yang melancong ke negara-negara tersebut tidak perlu menukarkan rupiahnya untuk melakukan transaksi. Cukup dengan memindai QRIS, maka transaksi pun bisa dilakukan. 

Reporter: Amelia Yesidora