Unilever (UNVR) Respons Kenaikan Pajak Jadi 12% di Era Prabowo

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) buka suara perihal rencana Presiden Prabowo Subianto menaikan rasio pajak Indonesia bisa naik menjadi 12,3% pada tahun pertama pemerintahannya, dari sebelumnya 10,21% pada 2023. 

Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Vivek Agarwal, mengatakan bahwa kenaikan rasio pajak tak akan berdampak besar bagi kinerja perusahaannya. Ia menyebut Unilever Indonesia sempat berhasil melewati kenaikan pajak yang menjadi 10,21% pada 2023 lalu. 

Dengan demikian, Unilever Indonesia juga akan menghadapi situasi tersebut seperti yang telah dilakukan sebelumnya dan diharapkan tak berdampak signifikan pada kinerja keuangan dan saham UNVR.

“Ini bukan tantangan besar bagi kami,” kata Vivek dalam paparan publik Unilever Indonesia kuartal ketiga 2024 secara virtual, Rabu (23/10).

Wacana PPN Naik Jadi 12%

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo, memastikan keputusan berbagai kebijakan pajak akan dilakukan dengan banyak pertimbangan. Begitu juga dengan kepastian kenaikan PPN 12%.  

Wahyu mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dan momentum yang tepat. 

"Nanti diskresinya bagi presiden terpilih lah. Jadi nggak bisa dijawab," kata Wahyu dalam taklimat media di Serang, Banten, Rabu (25/9). 

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga menegaskan bahwa kepastian kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025, masih menunggu keputusan presiden terpilih Prabowo. Rencana tarif PPN 12% akan menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo. Meskipun begitu, dia memastikan bahwa Prabowo sudah mengetahui rencana kenaikan PPN yang diatur dalam UU HPP.  

“Yang penting, Prabowo sudah terinformasi mengenai hal tersebut dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ujar Thomas.