Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mencari mitra untuk menyuplai bahan baku ke PT Indofarma Tbk (INAF). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penyelematan emitan farmasi BUMN Indofarma.
Tidak hanya itu, emiten farmasi Indonesia secara Holding juga berupaya terlibat dalam rantai pasokan global untuk sistem kesehatan dunia. Erick menyebut Bio Farma baru saja menerima komitmen internasional sebesar Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio. Sekitar 85% dari vaksin tersebut diproduksi di dalam negeri dan didistribusikan ke 150 negara.
“Ini salah satu sebenarnya the real global company yang kita punya dan disini termasuk Indofarma kita coba perbaiki terlepas dari ada isu-isunya,” ucap Erick dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa langkah strategis untuk memasuki rantai pasok global dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, Bio Farma sebagai induk dari Holding BUMN farmasi yang membawahi Indofarma, saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan stok vaksin.
Pada masa puncak pandemi, Bio Farma diinstruksikan pemerintah untuk membeli vaksin dalam jumlah besar. Namun, ketika COVID-19 sudah reda, stok vaksin yang tersisa harus mengalami impairment atau penurunan nilai karena telah melewati tanggal kedaluwarsa.
“Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang memang dilihat sebagai kerugian negara, memang waktu itu kita harus reserve karena pada saat itu kita perang merasakan Covid-19,” ujarnya.
Serikat Pekerja BUMN Desak Erick Thohir Selesaikan Kasus Fraud Indofarma
Federasi Serikat Pekerja BUMN Kesehatan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menuntaskan kasus fraud yang terjadi di PT Indofarma Tbk (INAF).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Kesehatan, Ridwan Kamil menilai penyehatan Indofarma seharusnya bisa cepat terselesaikan. Hal itu usai Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN dan Presiden Prabowo mengangkat tiga Wakil Menteri BUMN.
Selain itu, Kamil menyebut pemerintahan masa Mantan Presiden Joko Widodo masih banyak menyisakan segudang pekerjaan rumah. Selain masalah kecurangan atau fraud Indofarma yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, Indofarma juga terancam bangkrut akibat dari kesalahan tata kelola oleh direksi sebelumnya.
"Pak Erick sudah tau persis keadaan di Indofarma dan BUMN farmasi lainnya, apa lagi wakil menterinya ada tiga seharusnya segala permasalahan harus lebih cepat selesai," kata Kamil dalam keterangannya, Selasa (22/10).
Kamil menekankan bahwa Kementerian BUMN harus segera mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki Indofarma grup. Jika terlalu lama, tidak hanya kondisi karyawan yang akan semakin memburuk, tetapi juga biaya untuk menyelamatkan perusahaan akan semakin besar. Ia juga menyoroti semakin lama penanganan ditunda, karyawan akan semakin terdampak karena tidak menerima gaji secara penuh.