Luhut Sebut DEN Dukung Penuh Reformasi Pasar Modal, Imbau Investor Tak Panik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyusul evaluasi dan peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan ambruk lebih dari 4% pada perdagangan hari ini, Senin (2/2).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) secara intraday pukul 9.23 WIB, IHSG anjlok 4,15% atau 345,96 poin ke level 7.983. Volume transaksi tercatat mencapai 15,16 miliar saham dengan frekuensi 866,77 ribu transaksi. Adapun kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp 14.395 triliun.

Menurut Luhut pemerintah menilai volatilitas jangka pendek merupakan bagian dari mekanisme pasar dan tidak mencerminkan perubahan fundamental ekonomi nasional. Luhut menilai masukan dari MSCI harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural demi mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan kompetitif. 

“Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (2/2). 

Menurutnya, peringatan MSCI mencerminkan secara jujur area-area yang masih perlu diperbaiki. Tak hanya itu Luhut mengimbau masyarakat dan investor, khususnya investor domestik tetap tenang dan tidak terpengaruh sentimen jangka pendek. 

Dia pun menyatakan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait akan memperketat pengawasan perdagangan. Dengan memantau transaksi tidak wajar, penegakan aturan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar yang lebih cepat dan jelas.

DEN Dukung Langkah Perbaikan Pasar Modal

Lebih jauh Luhut mengatakan pemerintah memastikan perlindungan investor dan stabilitas pasar sebagai prioritas utama. DEN menurut dia juga mendukung langkah-langkah perbaikan yang telah diumumkan pemerintah, OJK, dan BEI.

Pertama, merevisi dan memperkuat ketentuan kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten-emiten utama, disertai mekanisme verifikasi serta sanksi yang tegas.

“Transparansi ini penting agar investor mengetahui pemilik manfaat akhir, mencegah praktik-praktik yang tidak sehat, serta memperkuat kepercayaan terhadap integritas pasar modal,” ucapnya. 

Kedua pemerintah mendorong peningkatan free float saham emiten, khususnya emiten berkapitalisasi besar untuk memperbaiki likuiditas dan kualitas price discovery. Ambang minimum free float naik menjadi 15%. Luhut mengatakan kebijakan ini harus menjadi bagian dari paket reformasi yang mendorong transparansi.

“Sehingga peningkatan free float dapat diserap pasar secara sehat berdasarkan valuasi yang transparan dan benar-benar mencerminkan fundamental bisnis, sekaligus mengurangi risiko distorsi harga,” katanya. 

Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional, dan akuntabel.

Keempat, untuk memperdalam likuiditas domestik, pemerintah mendukung langkah OJK dan BEI untuk menaikkan batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20%. Hal itu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing,” jelas Luhut.

Kelima, pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi di OJK dipandang sebagai peluang strategis untuk pembaruan kepemimpinan. Pemerintah akan mendukung proses seleksi yang transparan dan berbasis merit untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang berintegritas dan berorientasi pada reformasi.

“Kami membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” ucap Luhut.

Keenam, Ketua DEN juga mendorong OJK dan BEI untuk mengadopsi teknologi artificial intelligence dalam pengawasan pasar untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang berpotensi merugikan investor secara lebih cepat, akurat, dan proaktif. 

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penegakan aturan, serta memperkecil ruang bagi praktik-praktik yang tidak fair.

Menurut Luhut, reformasi pasar modal ini merupakan bagian dari orkestrasi reformasi ekonomi yang lebih luas. Pemerintah bersama OJK dan BEI akan menyampaikan perkembangan implementasi kebijakan secara berkala serta membuka ruang dialog dengan para pelaku pasar.