Kata OJK soal MSCI Layangkan 4 Surat ke Indonesia tapi Tak Pernah Ditanggapi

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, buka suara terkait pernyataan Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengenai empat surat dari MSCI yang disebut tidak ditanggapi Pemerintah RI.

Hasan mengaku baru mengetahui informasi mengenai empat surat tersebut. Kendati demikian, dia menyatakan OJK akan menelusuri lebih lanjut maksud surat-surta tersebut.

“Saya sendiri baru mendengar tadi ya, tapi nanti kami coba telusuri yang beliau (Hashim) maksudkan. Tapi intinya teman-teman tahu sejak 1-2 minggu ini kita sangat intens melakukan tindak lanjut komunikasi dan bahkan menyepakati pola kerja dengan MSCI,” kata Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/2).

Hasan menjelaskan, OJK bersama BEI telah memasuki fase komunikasi lanjutan dengan MSCI. Pada Senin (9/2) lalu, OJK dan BEI telah menggelar pertemuan virtual dengan sejumlah analis MSCI melalui zoom meeting. Hasil pertemuan tersebut kemudian disampaikan kepada publik melalui konferensi pers pada hari yang sama. Hari ini pun, BEI akan melakukan pertemuan lanjutan terkait hal-hal teknis bersama MSCI.

Dia menyatakan, jika proposal yang diserahkan BEI kepada MSCI disepakati, hal tersbeut akan meningkatkan kembali tingkat integritas pasar, bahkan melampaui permintaan awal MSCI.

Sementara itu, Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan,  pihaknya tidak mengetahui empat surat yang dimaksud Hashim dan menyatakan tidak pernah menerima surat tersebut. "Ke kami ya tidak ada surat. Kan kami mengikuti juga dari publikasi yang disampaikan kepada publik. Kalau surat kepada pemerintah tentu kami tidak mengetahui," kata Jeffrey.

Sebelumnya, Hashim mengklaim MSCI telah mengirimkan empat surat kepada Pemerintah Indonesia melalui sejumlah pejabat sebelum pengumuman yang disampaikannya pada 28 Januari lalu. Namun, tidak satu pun surat tersebut sampai ke pemerintah pusat, sehingga tidak ada balasan yang diberikan.

“Seharusnya ini bukan hal yang mengejutkan. Tetapi pemerintah terkejut karena pemerintah tidak diberi informasi. Saya berbicara tentang tingkat pemerintahan tertinggi,” ujar Hashim dalam agenda China Conference Southeast Asia di Jakarta, Selasa (10/2).

Otoritas pasar modal bersama self regulatory organization (SRO) kemudian melakukan sejumlah pembenahan. Menurut Hashim, langkah-langkah yang diambil otoritas saat ini merupakan upaya mengoreksi kesalahan moral yang selama ini terjadi di pasar saham.

“Jadi saya pikir telah terjadi koreksi yang baik,” katanya.