Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (12/11) setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan review November. Bagaimana arah IHSG ke depannya?
Analis menghitung potensi arus dana keluar atau outflow mencapai Rp 1,2 triliun menyusul keluarnya dua saham Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes.
Sejumlah saham emiten yang terafiliasi dengan konglomerat besar masuk dalam daftar perubahan konstituen indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode November 2026.
Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil peninjauan indeks (index review) untuk periode November 2026. Dalam hasil evaluasi tersebut, MSCI mengeluarkan saham BRPT dan BRMS.
Dinamika politik nasional turut menjadi perhatian investor di pasar modal Indonesia di tengah volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang pengumuman MSCI.
Analis menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menjelang pengumuman MSCI pada Kamis (12/11) lusa kemungkinan masih diwarnai volatilitas.
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kembali bertemu dengan perwakilan penyedia indeks global MSCI pada pekan ini. Pertemuan itu membahas perkembangan reformasi pasar modal Indonesia yang sudah dijalankan
Analis menilai koreksi harga saham sepanjang tahun berjalan membuat valuasi pasar saham Indonesia semakin menarik bagi investor yang ingin mulai mengakumulasi saham.
Menjelang pengumuman MSCI, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas pasar modal RI agar mendapat apresiasi dari lembaga pengindeks tersebut.
Menkeu Suahasil Nazara menyatakan tekanan pada Perekonomian Indonesia meningkat pada Oktober 2026 akibat konflik geopolitik, kebijakan moneter global, dan likuiditas domestik yang ketat.
IHSG terkoreksi tajam 16,7% ke level 5.057 pada Oktober 2026, dipicu pengumuman MSCI yang berencana mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market.
BEI memperketat pengawasan free float emiten, salah satu aspek yang disorot MSCI dalam evaluasi status pasar modal Indonesia. Direksi yang bertanggung jawab atas laporan tidak akurat terancam sanksi.