Tangan-Tangan TNI di Proyek Pengolahan Sampah jadi BBM
Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) pada Rabu (26/8) kemarin meresmikan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Kota Bekasi di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Proyek waste to energy (WtE) senilai Rp 3 triliun itu akan mengelola lebih dari 500 ribu sampah per tahun atau mengelola hingga 1.500 ton perhari.
Menariknya, PSEL Bekasi akan bersinergi dengan teknologi pengelolaan sampah pirolisis, di mana sampah yang telah menumpuk dapat diolah menjadi energi terbarukan berupa bahan bakar minyak (BBM). Pirolisis adalah proses dekomposisi termokimia bahan organik melalui pemanasan pada suhu tinggi tanpa atau dengan sangat sedikit oksigen. Proyek pengelolaan sampah pirolisis itu dilakukan terpisah dan bakal dikelola oleh TNI Angkatan Darat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut perlunya kolaborasi dari berbagai pihak dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI.
Zulhas mengatakan, volume sampah baru yang masuk ke Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Selain sampah harian, ada juga tumpukan sampah lama yang telah menggunung.
Pemerintah berencana menggandeng TNI untuk mengolah tumpukan sampah tersebut menggunakan teknologi pirolisis sehingga dapat dikonversi menjadi minyak. "Kami terima kasih kepada (KSAD) Maruli TNI Angkatan Darat yang akan membantu kami untuk mengubah (sampah) yang sudah lama," ujar Zulhas di Bekasi, Rabu (26/8).
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya bersama mitra akan fokus mengolah tumpukan sampah lama yang telah menggunung. Menurut dia, proyek pengolahan sampah lama tersebut membutuhkan lahan sekitar 5 hektare untuk fasilitas utama, ditambah sekitar setengah hektare untuk area pretreatment di setiap lokasi.
Adapun proyek itu direncanakan berlangsung di sejumlah lokasi. Tiga di antaranya berada di Jawa Barat, yakni Bantargebang dan Sumur Batu di Bekasi; Galuga di Bogor, dan; Sarimukti di Bandung. Selain itu, proyek ini juga akan diadakan di Jatibarang, Semarang.
Namun, Maruli mengatakan, pelaksanaan proyek masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari ketersediaan lahan, proses perizinan, hingga kepastian penjualan produk hasil pengolahan sampah yang nantinya berupa solar. “Jadi ini kami merencanakan di tiap tempat itu kalau lahan yang cukup, kita minimalkan bisa 1.000 ton per hari, tapi kami membutuhkan lahan 5 hektare plus pre-treatment minimal setengah hektare,” kata Maruli.
Menurutnya, proyek tersebut telah dikerjakan sejak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada April lalu. Jikaa persoalan perizinan dan lahan dapat segera selesai, Maruli memperkirakan pabrik pengolahan sampah tersebut dapat mulai beroperasi dalam waktu sekitar satu tahun.
“Kalau ini sudah bisa selesai, kita go paling lama satu tahun, pabrik sudah siap untuk bisa mengolah sampah seribu ton per hari di setiap titik," ucap Maruli.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) juga mengatakan, terdapat dua hal yang akan selesai dalam waktu cepat di wilayah Provinsi Jabar. Terutama wilayah Bekasi Raya, Bogor Raya, dan Bandung Raya. Dedi mengatakan, sampah dikelola nanti melalui kepala staf TNI Angkatan Darat untuk diubah menjadi solar.
“Kalau perlu Pemprov Jabar mengeluarkan biaya sewa untuk 30 tahun ke depan terhadap tanah itu, kami bersedia,” kata Dedi.
Dia menuturkan, dalam jangka pendek penanganan sampah harus disiapkan karena sampah terus datang dan diturunkan sebelum pabrik pembangkit listrik dari sampah beroperasi. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki rencana untuk menyesuaikan kondisi itu.
Ia juga mengatakan, dalam jangka panjang pembangkit listrik dari sampah akan menopang kebutuhan industri, memperkuat pasokan energi di Jawa Barat, dan diharapkan dapat menurunkan harga listrik kedepannya.