Danantara Sebut Sejumlah BUMN Bakal IPO pada 2027, Ini Bocorannya

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P Roeslani, menyebut ada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi melantai di bursa (IPO) tahun depan. Rosan menyebut rencana pencatatan saham perdana beberapa perusahaan pelat merah itu dilakukan sebagai langkah optimalisasi BUMN.

“Pada 2027, kami sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan (BUMN) untuk melantai ke bursa. Ini salah satu bentuk transparansi kami untuk meningkatkan akuntabilitas,” kata Rosan dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, jika BUMN IPO, akan banyak pihak yang juga turut mengawasi berjalannya perusahaan, baik itu dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta masyarakat.

Rosan menginginkan pertumbuhan BUMN bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi nilai, operasionalnya, maupun manfaat dari keberadaan BUMN itu sendiri. Danantara kini sedang mengkaji BUMN mana saja yang akan IPO. Rosan menyebut daftar BUMN yang akan IPO kemungkinan dirilis di akhir tahun ini. 

Dia pun membeberkan BUMN yang melantai di bursa kemungkinan merupakan perusahaan yang memiliki potensi, appetite, dan mempunyai respons positif dari masyarakat, dunia usaha baik domestik maupun luar negeri. “Ada dari sektor finansial, sektor infrastruktur, dan sektor pertambangan,” ujarnya.

Selain IPO, dia mengatakan optimalisasi BUMN juga dilakukan melakukan perampingan anak usaha atau streamlining yang sudah dimulai sejak tahun ini.

Target Penutupan BUMN hingga Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menargetkan untuk menutup lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026. Ia melihat banyak perusahaan plat merah yang selama ini merugi, tetapi malah melaporkan keuntungan. 

"Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 desember 2026, kami targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 lebih bumn akan kita tutup,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). 

Prabowo menegaskan, BUMN adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik direksi maupun sumber dana bagi penguasa. Ketika membentuk Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang, bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” katanya.  

Karena itu, Prabowo menilai perlunya dibentuk sebuah pengadilan ad hoc untuk mengusut anomali dalam BUMN. Namun, di sisi lain, ia menyebut akan memberikan semacam pengampunan untuk mereka yang mengakui salah.  

“Kalau perlu, kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus bagi mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata Prabowo. 

Prabowo pun menekankan, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif dan kerap memanipulasi laporannya. Adapun perampingan BUMN yang telah dilakukan dapat menghemat Rp 50 triliun. Angka ini merupakan penghematan dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas.

“Target kita 31 Desember  2026, harus menghemat Rp 70 triliun lebih. Bayangkan dengan Rp 50 triliun saja, berapa puskesmas kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah utk rakyat kita bisa kita berikan,” kata Prabowo.