Kelayakan Investasi RI Disorot Analis seusai BEI Ungkap 383 Saham HSC

Analis menyoroti persoalan kelayakan investasi (investability) di Indonesia seperti yang diungkapkan MSCI beberapa waktu lalu. Sorotan itu muncul setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan ada total 383 saham terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSC) di pasar modal RI. 

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 40,57% dari total 944 saham yang tercatat di BEI. Artinya, sekitar empat dari setiap 10 saham di pasar modal Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menilai kekhawatiran MSCI mengenai kelayakan investasi di pasar saham Indonesia memiliki dasar. Menurut dia, masuknya suatu saham ke dalam kategori HSC menunjukkan bahwa kepemilikannya terkonsentrasi pada sejumlah pihak.

“MSCI ada benarnya juga soal seberapa investable pasar kita. Label HSC menunjukkan kepemilikan terkonsentrasi. Untuk membuktikan transaksi terkoordinasi, regulator perlu bukti dari perdagangan itu sendiri,” ungkap Liza dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/11).

Sementara Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, pengungkapan 383 saham yang masuk kategori HSC oleh BEI menjadi indikasi penting bahwa persoalan struktur kepemilikan dan kualitas free float di pasar modal Indonesia memang perlu mendapat perhatian serius. 

Hal ini juga relevan dengan sejumlah kekhawatiran MSCI mengenai kelayakan investasi (investability) pasar saham Indonesia, khususnya terkait transparansi kepemilikan saham, ketersediaan saham publik serta akurasi representasi kapitalisasi pasar.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa status HSC tidak otomatis berarti seluruh 383 saham tersebut bermasalah atau terjadi pelanggaran. Sebab, kategori itu menunjukkan adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi pada pihak-pihak tertentu sehingga jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan berpotensi lebih terbatas. 

“Kondisi tersebut terjadi secara luas, tentu dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia,” kata Nafan.

Sementara itu terkait jumlah 383 saham atau hampir 40% dari emiten di BEI, menurutnya angka tersebut cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian regulator. 

“Ini mengindikasikan bahwa persoalan effective free float dan persebaran kepemilikan saham bukan lagi persoalan individual emiten, melainkan berpotensi menjadi persoalan struktural pasar modal,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Nafan menilai temuan tersebut perlu disikapi secara transparan dan komprehensif, bukan sekadar melalui penghapusan saham HSC dari perhitungan IHSG.

Apa yang Perlu Dilakukan BEI ke Depan?

Lebih lanjut, Nafan memberikan saran bahwa BEI dan OJK perlu meningkatkan beberapa aspek. Pertama, memperkuat transparansi kepemilikan saham hingga ultimate beneficial ownership agar struktur pengendalian dan konsentrasi kepemilikan dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. 

Kedua, meningkatkan standar minimum free float secara bertahap sekaligus memastikan saham yang dikategorikan sebagai saham publik benar-benar tersedia untuk diperdagangkan. Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi, kepemilikan nominee, serta potensi praktik manipulasi harga. Sementara yang keempat yaitu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan tata kelola emiten agar investor memiliki akses terhadap informasi yang setara.

BEI Bakal Umumkan Daftar 383 Saham HSC Besok

Melonjaknya jumlah penghuni daftar saham HSC disebabkan BEI mengubah metodologi perhitungannya. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dalam metodologi sebelumnya, bursa hanya memeriksa saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun. Namun, melalui metodologi baru, batasan tersebut dihapus sehingga pemeriksaan mencakup seluruh saham yang tercatat di BEI.

“Artinya, screening terhadap HSC dilakukan terhadap seluruh pasar atau seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (10/11).

Selain itu, BEI tidak lagi menggunakan indikator price impact ratio (PIR) dalam menentukan saham yang masuk kategori HSC. Sebelumnya, indikator tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar transaksi saham dapat memengaruhi pergerakan harganya.

Dengan penghapusan indikator tersebut, BEI tidak lagi perlu menunggu adanya pergerakan harga tertentu untuk memasukkan suatu saham ke dalam daftar HSC.

Adapun kriteria utama yang digunakan dalam metodologi baru adalah konsentrasi kepemilikan saham. Emiten akan masuk dalam daftar HSC apabila 10 pemegang saham atau kurang menguasai setidaknya 92,5% dari total sahamnya.

Jeffrey mengatakan, berdasarkan perhitungan dengan metodologi baru, terdapat sekitar 300 saham tambahan yang masuk dalam daftar HSC. Saham-saham tersebut mewakili sekitar 6,15% dari total kapitalisasi pasar IHSG.

Dijelaskannya, saham yang masuk dalam daftar HSC dapat berasal dari seluruh papan pencatatan BEI. Penentuan kategori tersebut didasarkan pada struktur kepemilikan saham, bukan ukuran perusahaan maupun papan pencatatannya.

Komite HSC BEI akan tetap melakukan peninjauan secara berkala untuk mengidentifikasi saham baru yang berpotensi masuk dalam daftar tersebut. “Komite akan tetap secara reguler melakukan review, tetapi lebih kepada untuk melihat ada potensi masuknya saham baru ke dalam daftar HSC,” ujar Jeffrey.

Saham yang masuk dalam daftar HSC tetap tercatat dan dapat diperdagangkan di BEI. Namun, saham tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan IHSG. Untuk keluar dari kategori HSC, emiten perlu menunjukkan perbaikan distribusi kepemilikan saham kepada publik melalui transaksi di pasar reguler.

BEI juga akan memastikan kesiapan tim operasional dan penyedia data (data vendor) sebelum mengumumkan daftar terbaru saham HSC. Langkah ini dilakukan agar seluruh penyedia data dapat menyesuaikan penghitungan indeks dengan ketentuan baru.

Jeffrey mengatakan, dalam pengumuman sebelumnya, masih terdapat sejumlah penyedia data yang belum mengeluarkan saham HSC dari penghitungan IHSG. Karena itu, bursa ingin memastikan kesiapan seluruh pihak agar perubahan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di pasar.

MSCI Soroti Kelayakan Investasi Pasar Saham Indonesia

Dalam pengumuman terakhirnya pada 16 Oktober lalu, MSCI menilai persoalan yang disoroti investor telah mengikis kelayakan investasi (investability) pasar saham Indonesia. Aspek tersebut menjadi pertimbangan penting bagi investor global dalam menentukan apakah suatu pasar dapat diakses secara transparan dan mendukung pembentukan portofolio investasi.

Sebelumnya, MSCI mempertimbangkan untuk menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market). Wacana tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, hingga dugaan praktik perdagangan terkoordinasi di bursa domestik.

“MSCI menganggap klasifikasi berkelanjutan Indonesia sebagai Emerging Market tidak lagi sesuai dan membuka konsultasi mengenai usulan untuk mereklasifikasi Indonesia sebagai Standalone Market,” tulis MSCI dalam pengumuman resminya.

Konsultasi atas usulan reklasifikasi tersebut berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI menjadwalkan pengumuman keputusan final paling lambat pada 30 Juni 2027.