Danantara Umumkan Biaya Pengelolaan Ekspor CPO pada Desember 2026

Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengindikasikan biaya layanan pengelolaan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berada pada kisaran satu digit dolar Amerika Serikat (AS) per ton.

DSI akan mengumumkan besaran tarif final pada Desember 2026 sebelum menerapkan sistem pemantauan ekspor secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Kepala DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan proyeksi pungutan tarif tersebut mengacu pada perkembangan harga pasar saat ini. Namun, DSI masih membahas mekanisme dan besaran biaya layanan bersama para pemegang saham.

"Jika mengacu pada kondisi harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSI akan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton," kata Luke saat menjadi pembicara di forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, pada Jumat (13/11).

Luke mengatakan pengenaan tarif tersebut mencakup layanan yang disediakan DSI melalui portal pengelolaan ekspor komoditas National Data Intelligence (NADI). "Kami akan mengumumkan biaya layanan pada Desember," ujarnya.

Platform NADI akan memantau perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam strategis, salah satunya yakni CPO. Data yang dipantau mencakup kontrak ekspor, harga, volume pengiriman, kualitas produk, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan ekspor.

DSI juga akan menyasar proses verifikasi melalui pelacakan kapal, validasi negara tujuan, serta rekonsiliasi devisa hasil ekspor. Luke menyampaikan DSI tidak akan mengubah mekanisme transaksi perdagangan antara eksportir dan pembeli.

Pelaku usaha tetap memiliki kewenangan untuk menentukan harga, volume, spesifikasi produk, dan mekanisme pembiayaan berdasarkan kesepakatan bisnis masing-masing. "Kami tidak menggantikan mekanisme pasar, tetapi memperkuat pasar," kata Luke.

Selain CPO, produk nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNI) juga bakal menjadi komoditas yang masuk dalam pengawasan ekspor satu pintu melalui DSI. Kedua produk tersebut tercakup karena memiliki klasifikasi kode Harmonized System (HS) yang sama dalam ketentuan perdagangan Indonesia.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menjelaskan produk nikel dengan kadar tertentu yang masuk dalam klasifikasi kode HS Indonesia akan menjadi objek pengawasan DSI. Ketentuan tersebut mencakup produk NPI dan feronikel yang selama ini memiliki perbedaan penyebutan secara teknis.

Arif mengatakan, secara teknis terdapat perbedaan antara NPI dan feronikel. Namun, ketentuan perdagangan Indonesia mengelompokkan kedua produk tersebut dalam klasifikasi kode HS yang sama.

“Secara kode HS Indonesia, antara feronikel dan NPI sama. Artinya, secara peraturan perdagangan, untuk NPI dan feronikel akan masuk ke DSI,” kata Arif saat ditemui seusai mengikuti Sosialisasi Perkembangan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (6/11).