Pemerintah mulai memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-banjir Sumatra dengan melanjutkan pembangunan huntara di sejumlah wilayah terdampak.
Satgas PKH menertibkan 4,08 juta hektare sawit dan tambang ilegal sepanjang 2025. Lahan dikelola BUMN atau dipulihkan sebagai hutan, berdampak pada lingkungan dan penerimaan negara.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Desa Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, bagi korban banjir Sumatra.