Emiten konstruksi PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) resmi dinyatakan pailit setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan perjanjian perdamaian atau homologasi yang sebelumnya menjadi dasar restrukturisasi utang perseroan.
Hal ini berpotensi merugikan investor TOPS, khususnya ritel. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor ritel menggenggam 15,60 miliar saham TOPS atau sekitar 46,67% dari total saham beredar.
Adapun BEI telah menghentikan sementara perdagangan atau suspensi saham TOPS di seluruh pasar sejak sesi pertama perdagangan 6 November 2025. Sebelum disuspensi, saham TOPS diperdagangkan di level Rp 1.
TOPS juga masuk dalam daftar perusahaan tercatat yang berpotensi dihapus pencatatannya atau delisting dari BEI karena telah mengalami suspensi lebih dari enam bulan.
"Perusahaan Tercatat di atas merupakan Perusahaan yang telah mengalami suspensi lebih dari 6 bulan, sehingga berdasarkan Ketentuan III.3.1.2. Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, maka Bursa dapat melakukan delisting apabila Perusahaan telah dikenakan suspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir," tulis BEI dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (13/11).
Katadata telah meminta konfirmasi kepada Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin mengenai potensi delisting TOPS setelah dinyatakan pailit. Namun, Saidu belum merespons pesan hingga berita ini naik.
Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary TOPS Boaz Dody Farulian mengatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 November 2026 telah membatalkan perjanjian perdamaian dan menyatakan perseroan dalam keadaan pailit.
Putusan tersebut berasal dari permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan salah satu kreditur perseroan yaitu Sutoyo.
"Perseroan mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai Pengumuman Putusan Pailit PT Totalindo Eka Persada Tbk yang diterbitkan oleh Tim Kurator pada tanggal 9 November 2026," tulis Boaz dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (13/11).
Terkait nilai kewajiban yang menjadi dasar permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, Boaz mengatakan perseroan masih melakukan penelaahan dan rekonsiliasi atas data kewajiban serta dokumen terkait.
Menurut dia, pengumuman Tim Kurator belum memuat rincian keseluruhan nilai kewajiban maupun tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dipenuhi perseroan. Karena itu, TOPS akan mengacu pada hasil verifikasi tagihan yang dilakukan Tim Kurator sesuai mekanisme kepailitan.
Dampak Pailit dan Kajian Upaya Hukum
Boaz mengatakan perseroan sedang mengkaji langkah hukum lanjutan bersama penasihat hukum untuk merespons putusan pailit tersebut. Perkembangan mengenai upaya hukum yang ditempuh akan disampaikan kepada BEI sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Adapau putusan pailit berdampak terhadap pengelolaan aset dan kegiatan usaha perseroan. Manajemen sedang mengevaluasi kondisi operasional, kegiatan usaha, penyelesaian proyek serta kewajiban perusahaan kepada para pihak terkait.
TOPS juga akan berkoordinasi dengan Tim Kurator terkait pengelolaan aset dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kepailitan. Adapun dampak lebih lanjut terhadap kinerja keuangan dan keberlangsungan proyek perseroan akan disampaikan setelah evaluasi selesai dan informasi yang memadai diperoleh.
Manajemen mengakui putusan pailit tersebut menimbulkan ketidakpastian material yang dapat memengaruhi kemampuan perseroan mempertahankan kelangsungan usahanya atau going concern.
Untuk itu, perseroan akan mengevaluasi kondisi keuangan, kegiatan operasional, aset, kewajiban, serta perkembangan proses kepailitan sebagai dasar penilaian atas keberlangsungan usaha.
Dalam proses kepailitan, TOPS juga akan berkoordinasi dengan Tim Kurator untuk mendukung pengurusan dan pemberesan harta pailit. Koordinasi tersebut mencakup penyampaian dokumen dan informasi, inventarisasi aset dan kewajiban, hingga penyediaan data kegiatan operasional dan proyek.
"Sebagai perusahaan tercatat, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada Bursa dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," ujar Boaz.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
