Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih membuat kajian menimbang opsi-opsi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya. Opsi tersebut untuk mengatasi masalah likuiditas Jiwasraya yang membutuhkan dana Rp 32,89 triliun.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan hasil kajian ditargetkan selesai Desember. Kajian tersebut tak memasukkan opsi menyuntikkan dana menggunakan APBN untuk memperbaiki likuiditas PT Asuransi Jiwasraya.
"Masih dipikir-pikir. Belum ketemu," kata Kartika kepada reporter Katadata.co.id di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11).
(Baca: Bakal Dijual, Valuasi Anak Usaha Jiwasraya Disebut Rp 9 Triliun)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar terkait penyelamatan Jiwasraya. Menurut Sri Mulyani, dirinya harus berkoordinasi dulu terkait hal tersebut dengan Menteri BUMN Erick Thohir. "Enggak komentar dulu sekarang ya," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan penyelesaian masalah Jiwasraya belum akan menggunakan APBN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyatakan pemerintah akan menempuh cara lain untuk menyehatkan Jiwasraya.
“Sejauh ini Kemenkeu percaya mengusahakan tidak perlu ada dari APBN,” kata Isa Rachmatarwata kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Senin (18/11).
(Baca: Dirut Jiwasraya Beberkan Penyelesaian Masalah Finansial Tanpa APBN)
Sebelumnya Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko pun menjelaskan, beberapa skenario sudah disiapkan guna menangani masalah, dari mulai penjualan anak usaha hingga pembentukan Lembaga Penjamin Polis. Hexana menjelaskan, perusahaan akan menjual anak usahanya Jiwasraya Putra.
Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan valuasi anak usaha tersebut sebesar Rp 9 triliun. Ia menjelaskan, beberapa produk Jiwasraya akan diturunkan ke Jiwasraya Putra. Ini salah satu yang menyokong nilai anak usaha tersebut.
“Ada produk-produk dia yang bagus, terlepas dari sisi keuangannya. Kami sedang memilah-milah mana bisnis yang bagus untuk diteruskan dan bisa dijual ke investor," ujarnya, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (21/11).
Jiwasraya Putra memang sengaja dibentuk dengan tujuan menyokong keuangan Jiwasraya. Sebanyak delapan investor – semuanya asing—disebut berminat untuk memegang saham Jiwasraya Putra yang tentunya tidak menanggung utang induk.
Beberapa BUMN sempat disebut menjadi pemegang saham awal Jiwasraya Putra. Berdasarkan materi presentasi Rapat Dengar Pendapat Jiwasraya dengan DPR, Jiwasraya tercatat mengalami modal atau ekuitas minus Rp 24 triliun per September 2019.
Jiwasraya, BUMN Asuransi, membutuhkan dana Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) sesuai ketetapan otoritas yakni 120%. Ekuitas negatif terjadi karena beberapa penyebab, di antaranya perusahaan banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi. Pada tahun lalu, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45.
(Baca: Hanson Klarifikasi Audit BPK soal Investasi Gagal Bayar Jiwasraya )