Godok Kredit Pendidikan, Bankir: Harus Bisa Lacak Pelajar Usai Lulus

Perbankan tengah mengkaji skema untuk program kredit pendidikan (student loan). Presiden Joko Widodo menginginkan agar program tersebut bisa diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoadmodjo menilai program tersebut masuk akal. Hanya saja, perlu ada cara untuk bisa melacak keberadaan pelajar yang menjadi debitur dalam program itu melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Intinya, buat student loan, kita bisa men-track keberadaan (pelajar) yang bersangkutan setelah lulus," kata dia di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (20/3). (Baca juga: Jokowi Minta Perbankan Kaji Pemberian Kredit Pendidikan)

Adapun penyaluran kredit sebetulnya bisa langsung dilakukan setelah NIK pelajar tersebut masuk Sistem Informasi Debitur (SID), yang saat ini sudah berubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Jenis kredit yang diberikan yaitu kredit multiguna.

"Jadi, memang pada dasarnya perorangan. Nanti dipotongkan dari gaji bersangkutan setelah bekerja," ujar Kartika. Adapun skema pemotongan tersebut masih dirancang. “Belum detail,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan, ada beberapa opsi yang bisa dipakai untuk mekanisme pengembalian kredit pendidikan, bukan hanya pengembalian ketika lulus. Tapi, bisa juga pengembalian normal.

Adapun bunga yang ditetapkan dalam kredit pendidikan semestinya relatif rendah. Apalagi, nilai pinjamannya juga tidak besar.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Erwin mengatakanan, pihaknya akan bekerja sama dengan OJK untuk mengkaji soal cara memitigasi risiko pembayaran pada program kredit pendidikan. Ia pun menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.

“Kalau kita berkomitmen meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat, tentu saja ini sangat penting sekali,” ucapnya.

Program kredit pendidikan sudah diterapkan di negara-negara lain, di antaranya Amerika Serikat (AS). Jokowi menyebut, total pemberian kredit pendidikan di negara tersebut mencapai US$ 1,3 triliun atau mengalahkan total outstanding kartu kredit sebesar US$ 800 miliar.