Jokowi Minta Perbankan Kaji Pemberian Kredit Pendidikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan mengkaji pemberian kredit pendidikan (student loan). Menurutnya, pemberian kredit ini merupakan bagian dari penyaluran pinjaman ke sektor produktif.
Dia pun menjelaskan pemberian kredit seperti ini juga telah dilakukan di negara-negara lain, salah satunya Amerika Serikat (AS). Total pemberian kredit pendidikan di negara tersebut mencapai US$ 1,3 triliun atau mengalahkan total outstanding kartu kredit sebesar US$ 800 miliar.
(Baca: Pertumbuhan Kredit Rendah, Jokowi Kritik Bank Pilih Main Aman)
"Masyarakat juga harus punya akses ke kredit pendidikan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada segenap pimpinan bank umum nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso usai acara menjelaskan sebenarnya kredit semacam itu telah dibuat oleh perbankan, namun bentuknua masih berupa kredit tanpa agunan. Selain itu bentuknya juga masih pembiayaan yang bersifat umum.
"Nanti mungkin kami akan buat skema kreditnya yang khusus," ujar Wimboh. (Baca: Pemerintah Harus Digitalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan)
Wimboh menjelaskan pinjaman dapat dikembalikan dengan berbagai opsi muoai dari pengembalian normal hingga dikembalikan ketika siswa telah lulus dan bekerja. Dia juga menjelaskan bahwa bunga yang ditetapkan dalam kredit pendidikan akan relatif rendah. Apalagi, nilai pinjamannya juga tidak besar.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyambut baik ide Presiden ini. Untuk tahap awal, pihaknya akan mencoba kredit ini pada perguruan tinggi yang menggunakan fasilitas keuangan dari Bank Mandiri. Dengan sistem kependudukan yang lebih baik, pergerakan pelajar setelah lulus dapat terus terpantau.
"Kalau sudah dapat pekerjaan bisa dapat langsung dilaporkan agar gajinya bisa langsung dipotong," kata dia.
(Baca: Revolusi Digital, Bos IMF Ingatkan Soal Peningkatan Kapasitas Manusia)
