Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku akan mengkaji pola konglomerasi perusahaan plat merah yang selama ini beroperasi. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana anak-anak usaha BUMN ini berkembang dan berapa besar mereka mengambil pangsa pasar perusahaan swasta.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan kajian ini untuk mengetahui anak usaha BUMN mana saja bisnisnya jauh dari bisnis utama perusahaan induknya. Dia juga mengaku tidak setuju apabila bisnis anak, cucu, serta cicit BUMN tersebut berkembang jauh dari bisnis utamanya.
"Kami akan kaji sejauh mana mereka (anak dan cucu BUMN) berkembang," ujar Aloysius di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/10).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kementeriaannya untuk merampingkan anak dan cucu usaha BUMN yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan, dari 118 BUMN. Perampingan ini bisa dilakukan dengan cara menggabungkan perusahaan sejenis atau menjualnya.
Dia mengatakan pemangkasan anak dan cucu usaha ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari penggabungan anak usaha (merger) hingga menjual anak usaha tersebut. Apalagi banyak anak usaha BUMN terlalu banyak mengurus bisnis lain, sehingga tidak fokus pada bisnis utamanya.
"Saya sudah perintahkan agar dimerger atau kalau perlu dijual," kata Jokowi dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Terkait instruksi ini, Aloysius masih enggan berkomentar banyak . Dia mengaku masih harus menunggu arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya saat ini Kementerian BUMN juga telah melakukan sejumlah cara untuk mengatasi banyaknya percabangan perusahaan negara ini. Cara yang dimaksud adalah dengan merestrukturisasi serta konsolidasi BUMN yang memiliki kesamaan bisnis.
"Misal 20 BUMN apabila dikonsolidasikan dalam 5 sektor maka jadilah dia 5 holding," ujarnya. (Baca: Holding BUMN Migas dan Pertambangan Rampung Sebelum Akhir Tahun)