Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan orang menjadi panitia seleksi dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan itu dilakukan lantaran dewan komisioner OJK periode 2012-2017 bakal habis masa jabatan pada 23 Juli mendatang.
Sembilan anggota pansel tersebut terdiri dari unsur pemerintah, Bank Indonesia (BI), akademisi serta perwakilan dari masyarakat industri jasa keuangan. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota yang mewakili pemerintah.
Anggota lainnya yang mewakili pemerintah yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto. Sementara itu, Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo dan Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto terpilih mewakili BI.
Sementara itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono terpilih sebagai anggota yang mewakili akademisi, Gunarni Soeworo mewakili industri perbankan, Margaret Mutiara Tang mewakili industri pasar modal, dan Ariyanti Suliyanto mewakili Industri Keuangan Nonbank.
(Baca juga: Jaga Stabilitas Keuangan, OJK Siap Rilis Empat Aturan Baru)
Sri Mulyani menjelaskan, seleksi dewan komisioner OJK bakal berlangsung dalam empat tahap. Tahapan pertama yaitu seleksi administrasi. Setelah itu, tahapan kedua yaitu penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat. Selanjutnya, tahapan ketiga mencakup penilaian dan tes kesehatan. Terakhir, tahapan keempat yaitu afirmasi atau wawancara.
Khusus untuk memenuhi tahapan kedua yaitu masukan masyarakat, pansel berencana meluncurkan kuesioner guna menilai kinerja OJK dan hal lainnya terkait instansi. “Pada seleksi tahap kedua, kami dapat masukan dari masyarakat,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (16/1).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, tahapan berupa penjaringan masukan dari masyarakat merupakan yang pertama kalinya dilakukan dalam pemilihan calon dewan komisioner OJK. “Yang jelas pansel akan meminta pendapat masyarakat mulai tahun ini,” tutur Darmin.
Setelah menyelesaikan rentetan tahapan seleksi tersebut, pansel akan menyampaikan 21 calon komisioner kepada Presiden. Setelah itu, Presiden akan mengajukan 14 nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami gunakan format persis seperti dulu. Setiap posisi tiga kandidat, lalu Presiden akan sampaikan setiap posisi dua kandidat ke DPR,” tutur Sri Mulyani. Nantinya, DPR dalam hal ini Komisi Keuangan bakal memilih 7 nama komisioner baru untuk periode 2017-2022.
Masyarakat bisa turut mendaftar sebagai calon komisioner OJK melalui jaringan (online) pada laman www.seleksi-dkoj.kemenkeu.go.id selama 12 hari kerja terhitung sejak Selasa, 17 Januari 2017. Pendaftaran ini pun akan ditutup pada 2 Februari 2017 hingga pukul 24.00 WIB. Kuesioner untuk masyarakat pun bisa diunduh melalui halaman website ini.