Di sisi lain, Agus melihat risiko kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia memang cenderung melemah di tengah kondisi perambatan ekonomi, baik di dunia maupun dalam negeri. Tapi, kinerja perusahaan di Indonesia masih di kisaran rata-rata dan lebih baik ketimbang Turki dan Nigeria yang kondisinya mengkhawatirkan.
Sementara itu, sektor perbankan semakin berperan menyediakan sarana lindung nilai valas. Pada Rabu ini (25/5), delapan perusahaan meneken perjanjian hedging valas dengan tiga bank milik negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.
Delapan perusahaan itu adalah: Pupuk Indonesia, Perusahaan Gas Negara (PGN), Badan Urusan Logistik (Bulog), Pelindo II, Pelindo III, Perum Peruri, Aneka Tambang dan Semen Baturaja. Total nilai valas yang dilindungnilaikan mencapai US$ 1,92 miliar atau sekitar Rp 25,73 triliun. Perinciannya: kepada BRI sebesar US$ 750 juta, BNI US$ 19 juta, dan Bank Mandiri US$ 555 juta.
(Baca: Menguat 6 Persen, Rupiah Terbaik atas Mata Uang Utama Dunia)
Agus menyambut baik peran perbankan dalam memperkuat kemampuan korporasi untuk mengelola risiko valasnya. “Perusahaan yang aktif melakukan transaksi derivatif bisa memberikan program edukasi bagi korporasi lain,” katanya saat acara penandatanganan perjanjian hedging valas delapan korporasi tersebut di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/5).
Ke depan, Agus meminta perbankan terus meningkatkan pengembangan produk derivatif untuk tujuan lindung nilai. Karena, kegiatan ini akan mendukung stabilitas makroekonomi, yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, Agus mendorong perusahaan swasta agar terus melakukan hedging untuk mengurangi risiko keuangannya. Dengan melakukan hedging, ada kepastian bagi perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi sehingga pengelolaan arus kasnya lebih terjamin. Ujung-ujungnya, hal itu bakal meningkatkan kepercayaan investor. “Keuntungannya, risiko gagal bayar bisa dihindari,” ujarnya.