Tarik-Menarik Desain Baru BI - OJK dan Peran Pengawasan Bank

Pemerintah khawatir krisis pandemi Covid-19 merembet ke sektor keuangan sehingga merasa perlu menyiapkan jurus penangkal baru yakni reformasi sistem keuangan. Salah satu poin yang tengah dikaji yaitu mengembalikan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan ke BI. Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. 

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai rencana pengembalian kewenangan pengawasan bank dari OJK ke BI tak memiliki alasan kuat. Stabilitas sistem sektor keuangan sejak OJK berdiri pada 2011 hingga kini masih terjaga.  "Meski memang OJK banyak kekurangan di sana-sini," kata Fithra dalam diskusi virtual Ikatan Alumni UI, Rabu (16/9).

Ia menilai spesialisasi sistem pengawasan juga lebih efisien dibandingkan saat digabung dengan pengawasan moneter. Dengan pembagian kebijakan seperti saat ini, BI dapat berfokus mengawasi kebijakan di sektor keuangan, sedangkan OJK mengawasi perbankan.  "Di tengah goncangan ini, kelihatannya pembagian kewenangan ini berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar dia. 

Ketimbang mengembalikan pengawasan ke BI, Fithra menyarankan untuk memperkuat peran OJK, termasuk di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hal senada diungkapkan Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam. Pengembalian kewenangan pengawasan bank dari OJK ke BI di tengah pandemi Covid-19 hanya akan membuat kegaduhan. "Semua memang karena pandemi. Krisis ini dialami banyak negara," kata Piter dalam kesempatan yang sama.

Ia menilai OJK sudah memainkan peran dengan baik dalam pengawasan sektor keuangan meski masih banyak keurangan. "OJK belum lama dibentuk. Mereka itu masih anak-anak," ujarnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arman Nefi menjelaskan butuh waktu sekitar 7-8 tahun untuk mengokohkan sebuah lembaga besar seperti OJK. Dengan demikin, wajar saja jika otoritas tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu kelemahannya ada pada SDM.

Namun, Arman turut berpendapat bahwa fungsi pengawasan bank belum perlu dikembalikan ke BI. Hal ini mengingat komisioner perbankan dalam struktur OJK berasal dari BI. "Jadi untuk apa? Kan sama saja," kata Arman.

Sebalikknya, Dosen DEB dan MM-UGM Anggito Abimanyu menilai penting untuk menggabungkan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial di Indonesia. Hal tersebut mengingat pengaturan keduanya sangat berkaitan.

Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menegaskan bahwa tugas BI dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan Mikroprudensial. Sedangkan, bank sentral tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait makroprudensial.

"Dalam hal itu pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara independen oleh OJK karena makroprudensial dan mikroprudensial berkaitan," tulis Anggito dalam bahan paparannya kepada Badan Legislasi DPR.

Jika nantinya pengaturan mikropurdensial dikembalikan, bank sentral akan lebih mampu meningkatkan peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, independensi BI dalam menetapkan kebijakan moneter dan pilihan kebijakan pengaturan sektor jasa keuangan perlu dipertahankan, tetapi perlu disinkronkan dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang,

Pengembalian fungsi pengaturan jasa keuangan kepada BI tak serta-merta menghilangkan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan yang akan tetap dilakukan oleh OJK. Otoritas akan tetap mengawasi sektor jasa keuangan, seperti pasar modal, IKNB, hingga fintech.

Poin Plus Revisi UU BI

Anggito mendukung kembalinya pengawasan kebijakan moneter dan perbanakan dalam satu atap. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan melalui proses amandemen undang-undang bukan Perppu supaya lebih transparan, hati-hati, dan mendapat hasil optimal.

Amandemen UU BI akan memberikan peningkatan peran, tidak saja dalam stabilitas makro, juga dalam dukungan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, dia menyarankan adanya koordinasi bank sentral dengan pemerintah secara permanen dalam bentuk dewan kebijakan ekonomi makro.

Hingga kini pemerintah belum mengumumkan, apakah rencana reformasi sistem keuangan akan diwadahi dalam bentuk revisi undang-undang BI, Perppu, atau omnibus law.  Saat ini, revisi UU BI, OJK, perbankan,  serta omnibus law penguatan sektor keuangan masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. Revisi UU BI, OJK, dan perbankan disiapkan pemerintah dan BI, sedangkan RUU omnibus law disiapkan pemerintah. 

“Kami akan sampaikan kalau sudah saatnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditanya terkait kemungkinan pemerintah menerbitkan omnibus law penguatan sektor keuangan dalam konferensi pers, Selasa (15/9).

Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan perlu perbaikan dalam mekamisme kerja sama antara pemerintah, BI, LPS, dan OJK terutama terkait landasan dan proses penanganan permasalahan bank dan lembaga keuangan nonbank. Upaya ini diperlukan meski koordinasi kebijakan oleh lembaga anggota KSSK dan para pemangku kepentingan lainnya sejauh ini  dianggap berhasil menjaga permasalahan sektor keuangan tidak menimbulkan dampak terlalu besar.

Reformasi sistem keuangan juga diarahkan untuk memperkuat peran LPS guna meminimalisasi risiko kegagalan bank. Selama ini, LPS hanya berfungsi meminimalisasi kerugian negara jika terjadi bank gagal. "Pengawasan LPS akan diperkuat, terutama untuk early intervention hingga penempatan dana," katanya.

Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto sebelumnya menilai ada berbagai potensi negatif jika pengawasan di sektor jasa keuangan tidak berada dalam satu lembaga yang sama seperti saat ini. Pasalnya, pengawasan dilakukan bukan hanya per sektor, melainkan dilakukan secara konglomerasi. "Jika tidak berada di satu lembaga yang sama, mungkin berpotensi terjadi miss communication, diskoordinasi, bahkan mungkin taraf mengkhawatirkan yaitu disharmonisasi. Itu berpotensi terjadi," kata Ryan.

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki OJK, terdapat hingga 48 konglomerasi atau grup keuangan yang ada di bawah pengawasan OJK. Konglomerasi tersebut bergerak pada bidang perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan alias multifinance, dan sekuritas.

Wacana pengembalian fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI dihembuskan DPR sejak awal tahun lalu saat masalah Jiwasraya dan Asabri menyeruak. Tak hanya dari DPR, Presiden Jokowi juga pernah dikabarkan berencana mengeluarkan ketetapan darurat demi mengembalikan pengawasan perbankan dari OJK kepada BI lantaran tak puas dengan kinerja lembaga tersebut. Masalah Asuransi Jiwasraya, Asabri, hingga Bukopin disebut-sebut menjadi pemicunya. 

Dalam rancangan awal Revisi UU BI yang disusun DPR, diusulkan pengawasan perbankan kembali dari OJK ke BI secara bertahap paling lambat pada 31 Desember 2020. Sementara proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi sejumlah syarat dan dilaporkan kepada DPR. 

Revisi UU BI juga mengusulkan pembentukan dewan moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan dan beranggotakan salah seorang menteri perekonomian, Guberur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua OJK. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan bertujuan membantu pengambilan kebijakan moneter.

Selain itu, RUU ini mengatur keterlibatan pemerintah dalam keputusan rapat dewan gubernur yang diadakan setiap bulan yang antara lain menentukan arah suku bunga acuan. Dengan adanya ikut campur pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, pasal 9 dalam UU BI yang lama akan dihapus. Pasal tersebut mengatur independensi BI yantg berisi bahwa pihak lain tak dapat ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral. 

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno mengatakan draft RUU tersebut masih rancangan awal dan masih perlu mendapat masukan dari lembaga terkait. "Jadi masih terus dimatangkan dengan menyerap aspirasi para pihak terkait," kata Hendrawan beberapa waktu lalu.