PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pemanfaatan layanan perbankan pada sektor kelautan dan perikanan. BRI mendukung Kementerian KKP dalam penerapan ekonomi biru.
Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan BRI menjangkau sektor yang belum bankable melalui penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Terkait kerja sama ini, manfaat layanan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha eksportir produk kelautan dan perikanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/3).
Tahun lalu, pemerintah menyediakan anggaran Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp9,9 triliun. Rp7,2 triliun di antaranya disalurkan oleh BRI dengan jumlah nasabah mencapai 199.224.
Sunarso menambahkan, unit kerja BRI yang tersebar di berbagai desa dapat dimanfaatkan Kementerian KKP untuk menjangkau masyarakat. Lebih dari 84 persen portofolio BRI berasal dari UMKM yang bersentuhan langsung dengan kehidupan pesisir, sehingga Kementerian KKP dapat memanfaatkan jaringan itu untuk melakukan sosialisasi kebijakan.
Selain KUR, BRI juga memperkenalkan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). PARI adalah marketplace berupa aplikasi digital untuk komoditas pangan. Sebanyak 18.000 petambak, petani, dan peternak telah tergabung dalam aplikasi tersebut.
Di luar itu, BRI juga menyediakan BRIguna Digital, yakni pinjaman pegawai dengan suku bunga khusus untuk pegawai Kementerian KKP. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi BRImo.