Menkeu Sebut Pembiayaan Utang Baru Rp 203 T, Jauh di Bawah Estimasi
Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga Oktober 2023 baru di angka Rp 203,6 triliun hingga Oktober 2023. Nilai ini jauh lebih rendah dari perkiraan yang tertuang APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam APBN 2023 tercatat pagu pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp 696,3 triliun. Dengan patokan itu maka pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah baru mencapai 29,2%.
"Kita hanya merealisir kurang dari 30% yang ada dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (24/11).
Jka dibandingkan dengan periode Januari - Oktober 2022 realisasi pembiayaan utang saat ini jauh lebih kecil. Pada periode yang sama tahun lalu pembiayaan utang mencapai Rp 507,3 triliun.
Pembiayaan utang pemerintah utamanya berasal dari penerbitan surat berharga nasional (SBN). Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp 185,4 triliun atau baru mencapai 26% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 712,9 triliun.
"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp 500,3 triliun, turunnya 62,9% dari sisi penerbitan SBN neto," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari pinjaman realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun. Nilai ini sebenarnya jauh lebih tinggi dari pagu APBN, yakni sebesar negatif Rp 16,6 triliun naik 159,7% dari tahun lalu yang mencatat pembiayaan Rp 7 triliun.
"Dari sisi pinjaman, kita dalam hal ini di dalam APBN memang diperkirakan turun namun realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun," katanya.
Sri Mulyani menjelaskan perkembangan pembiayaan utang itu menunjukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Melihat tingginya suku bunga acuan bank sentral, pengelolaan utang yang baik menjadi sangat diperlukan.
"Kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak tinggi," katanya.
Di sisi lain Kementerian Keuangan mencatatkan penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 13,6% secara tahunan atau year-on-year menjadi Rp 220,8 triliun per Oktober 2023. Adapun penerimaan kepabeanan telah mencapai 72,8% dari target anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
Sementara itu Kemenkeu mencatatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkumpul Rp 494,2 triliun atau tumbuh 3,7% secara tahunan. Capaian ini sudah berada di angka di 112,0%, melampaui target pendapatan yang sudah ditetapkan di APBN.