Benarkah 370 Ribu Data Nasabah BTN Bocor? Ini Penjelasan Manajemen

ViralOrchard
Ilustrasi. BTN membantah ratusan ribu data nasabahnya bocor.
Penulis: Nur Hana Putri Nabila
Editor: Agustiyanti
2/7/2024, 19.13 WIB

PT Bank Tabungan Negara Tbk membantah rumor 370 ribu data nasabah BTN bocor. BTN memastikan data nasabah aman dan dilindungi oleh sistem IT yang terproteksi secara terintegrasi. 

Corporate Secretary Bank Tabungan Negara Ramon Armando menjelaskan, BTN telah melakukan investigasi dan memastikan informasi di salah satu situs yang menyebut bahwa data nasabah BTN bocor tidak benar. “Saat ini situs tersebut sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” kata Ramon kepada, Selasa (2/7).  

Kendati demikian, ia memastikan akan tetap melakukan langkah-langkah preventif demi menguatkan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal itun akan dilakukan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem BTN 

“BTN berkomitmen untuk terus melakukan pelindungan data nasabah dengan aman dan baik sesuai peraturan yang berlaku dan selalu diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia,” kata Ramon. 

Kabar kebocoran data nasabah BTN diungah di laman BreachForum,. NexusxHaxor pada laman tersebt mengaku telah membobol data nasabah BTN, dengan jumlah mencapai 370.000. Dalam keterangannya, NexusxHaxor menyebutkan bahwa tindakan mereka telah mengungkapkan kerentanan jutaan informasi pribadi warga negara Indonesia.

“Kami NexusxHaxor telah berhasil membobol sistem PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) - https://www.btn.co.id/, mengekspos kelalaian kebijakan keamanan data mereka,” demikian unggahan NexusxHaxor.

Dalam postingan tersebut juga menyebutkan bahwa NexusxHaxor bahwa tindakan yang memperlihatkan bahwa data nasabah BTN bocor tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi. Pengungkapan kebocoran data tersebut untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi dalam kebijakan keamanan data negara.

NexusxHaxor dalam postingannya juga menuntut perbaikan segera dan signifikan dalam perlindungan data warga negara dan transparansi yang lebih besar mengenai penanganan informasi sensitif. “Serta akuntabilitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini,” katanya. 

Reporter: Nur Hana Putri Nabila