Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas, Tujuan Bisa Tak Tercapai
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengkaji pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 400 triliun menjadi Rp 71 triliun. Pasalnya, anggaran makan berizi gratis dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 hanya ditetapkan Rp 71 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, efektivitas makan bergizi gratis menjadi diragukan dengan adanya pemangkasan tersebut. Hal itu juga menandakan perencanaan program tersebut belum matang.
"Nah ini pentingnya untuk satu program apalagi merupakan program prioritas itu harus betul-betul dirancang dengan matang dulu sebelum kemudian diluncurkan, kata Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (17/7).
Dia menjelaskan, perencanaan yang matang tidak hanya menentukan kecukupan anggaran, namun juga efektivitas program tersebut dalam mencapai tujuannya. Awalnya, anggaran untuk makan siang gratis sebesar Rp 400 triliun, lalu dipangkas menjadi Rp 71 triliun untuk menjaga keamanan dari sisi fiskal.
Dengan adanya pemangkasan tersebut, Faisal khawatir tujuan program tersebut tidak tercapai. Tujuan tersebut misalnya untuk mengatasi masalah gizi dan stunting.
"Nah ini berarti kan kualitas dari makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi," jelas Faisal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga mempertanyakan mekanisme makan siang gratis tersebut. Terlebih dengan anggaran Rp 71 triliun, maka budget untuk satu porsi makan gratis akan dipangkas dari Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 9 ribu atau Rp 7.500.
Jika menggunakan mekanisme penyaluran makan siang gratis tersebut, Bhima menilai anggaran Rp 71 triliun tidak kan cukup. "Kalau langsung berlaku nasional akan habis juga tuh anggaran Rp 71 triliun untuk biaya birokrasi, persiapan rapat, perjalanan dinas," ujar Bhima.
Bhima melanjutkan, dana yang benar-benar akan disalurkan untuk makan siang gratis dikhawatirkan juga akan bervariasi nominalnya di setiap daerah. Jika hal tersebut terjadi, maka sama saja menimbulkan ketimpangan. Untuk itu, Bhima menegaskan banyak yang harus disiapkan untuk menjalankan program akan siang gratis.
"Jadi anggaran jangan besar-besar dulu deh. Kondisi APBN fiskal kita sedang tertekan, jadi harus punya skala prioritas juga," jelas Bhima.
Sebelumnya, ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.
Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dengan demikian, alokasi penggunaannya akan disesuaikan.
"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).
Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Heriyanto menilai pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.
"Pemikiran beliau (Prabowo) itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata Heriyanto.
Untuk itu, Heriyanto menilai opsi pemangkasan anggaran yang dipilih Prabowo bukan sesuatu yang buruk. Heriyanto menilai pemerintahan ke depan berupaya memaksimalkan anggaran sebesar Rp 71 triliun.