Berita APBN 2025 Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Keuangan mencatat, defisit APBN pada Februari 2025 sebesar Rp 31,2 triliun berbanding terbalik dibandingkan periode serupa tahun lalu yang mencatatkan surplus.

Ketua DEN Luhut Pandjaitan menekankan pentingnya hati-hati dalam mengalokasikan efisiensi anggaran APBN, yang ditarget oleh Presiden Prabowo mencapai Rp 750 triliun pada tahun ini.

Pemotongan anggaran BMKG bisa berdampak besar pada ketahanan bencana hingga energi. Berikut rinciannya.

"Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kami bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Di 100 hari pertama, Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, memprioritaskan program-program yang berdampak pada APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kebutuhan transformasi ekonomi mendalam untuk mencapai target pertumbuhan Indonesia sebesar 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan efisiensi APBN 2025 tidak akan memotong anggaran bansos, meski Prabowo Subianto menginstruksikan pangkasan dana kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengarahkan kementerian dan lembaga untuk menghemat hingga Rp256,1 triliun dalam anggaran, memberlakukan pemangkasan biaya pada 16 sektor berbeda.

Badan Gizi Nasional mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis, di tengah rencana pemerintah memotong anggaran APBN.

Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN dijadwalkan di kuartal pertama tahun ini, dengan anggaran Rp 9,11 triliun dari APBN 2025.

Bea Cukai menjelaskan bahwa pembatalan pemberlakuan cukai plastik pada 2025 bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik, bukan mengejar pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan program Makan Bergizi Gratis guna memperkuat modal manusia dan perekonomian melalui peningkatan gizi anak-anak di sekolah.

Kementerian Keuangan masih belum menetapkan jadwal pasti penerapan cukai minuman berpenanis (MBDK), dengan pemerintah menggantungkan keputusan pada kondisi ekonomi dan sosial 2025.

Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kendala, karena membutuhkan impor satu juta sapi perah yang memakan 51,76% dari total anggaran program.

Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk insentif guna meredam dampak kenaikan PPN ke 12% pada 2025, sementara proyeksi penerimaan negara dari PPN mencapai Rp 75 triliun.