Berita APBN 2025 Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan efisiensi APBN 2025 tidak akan memotong anggaran bansos, meski Prabowo Subianto menginstruksikan pangkasan dana kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengarahkan kementerian dan lembaga untuk menghemat hingga Rp256,1 triliun dalam anggaran, memberlakukan pemangkasan biaya pada 16 sektor berbeda.

Badan Gizi Nasional mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis, di tengah rencana pemerintah memotong anggaran APBN.

Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN dijadwalkan di kuartal pertama tahun ini, dengan anggaran Rp 9,11 triliun dari APBN 2025.

Bea Cukai menjelaskan bahwa pembatalan pemberlakuan cukai plastik pada 2025 bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik, bukan mengejar pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan program Makan Bergizi Gratis guna memperkuat modal manusia dan perekonomian melalui peningkatan gizi anak-anak di sekolah.

Kementerian Keuangan masih belum menetapkan jadwal pasti penerapan cukai minuman berpenanis (MBDK), dengan pemerintah menggantungkan keputusan pada kondisi ekonomi dan sosial 2025.

Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kendala, karena membutuhkan impor satu juta sapi perah yang memakan 51,76% dari total anggaran program.

Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk insentif guna meredam dampak kenaikan PPN ke 12% pada 2025, sementara proyeksi penerimaan negara dari PPN mencapai Rp 75 triliun.

PPh, PPN, dan PPnBM merupakan sumber penerimaan pajak terbesar pada 2025.

Surat Berharga Negara (SBN) menjadi produk investasi yang kian diminati masyarakat. SBN Ritel juga merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target pendapatan negara dari cukai minuman berpemanis di tahun 2025 dengan total penerimaan mencapai Rp 3,8 triliun, turun dari tahun sebelumnya.

Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menuai pro kontrak. Karena kebijakan ini berfokus pada reformasi sistem pajak dan manajemen penerimaan negara.

Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Pemerintah menyusun rancangan APBN 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.