Badan Gizi Nasional mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis, di tengah rencana pemerintah memotong anggaran APBN.
Bea Cukai menjelaskan bahwa pembatalan pemberlakuan cukai plastik pada 2025 bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik, bukan mengejar pendapatan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan program Makan Bergizi Gratis guna memperkuat modal manusia dan perekonomian melalui peningkatan gizi anak-anak di sekolah.
Kementerian Keuangan masih belum menetapkan jadwal pasti penerapan cukai minuman berpenanis (MBDK), dengan pemerintah menggantungkan keputusan pada kondisi ekonomi dan sosial 2025.
Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kendala, karena membutuhkan impor satu juta sapi perah yang memakan 51,76% dari total anggaran program.
Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk insentif guna meredam dampak kenaikan PPN ke 12% pada 2025, sementara proyeksi penerimaan negara dari PPN mencapai Rp 75 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target pendapatan negara dari cukai minuman berpemanis di tahun 2025 dengan total penerimaan mencapai Rp 3,8 triliun, turun dari tahun sebelumnya.
Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menuai pro kontrak. Karena kebijakan ini berfokus pada reformasi sistem pajak dan manajemen penerimaan negara.
Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.
Kemenko Perekonomian mengakui transisi pemerintahan tidak mudah dilakukan karena dibarengi dengan kelembagaan baru sehingga perlu melakukan penghematan anggaran.
Presiden Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun pada 2025 melalui perpajakan, PNBP, dan hibah, sesuai Undang-undang APBN 2025.