Realisasi Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Tembus Rp134 T

ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.
Sejumlah truk mengangkut material untuk pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (31/7/2024).
Penulis: Rahayu Subekti
7/10/2024, 19.38 WIB

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mencatat realisasi pendanaan pengadaan lahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk proyek strategis nasional (PSN) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai Rp 134,45 triliun. Dana tersebut dikucurkan sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024. 

“Pendanaan lahan di antaranya untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dengan realisasi sebesar Rp 2,85 triliun,” kata Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi dalam acara Media Briefing, Senin (7/10). 

Basuki menjelaskan saat ini sudah ada 128 PSN yang  dibiayai oleh LMAN. Dari total tersebut, ia mengatakan sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi. Dengan begitu dalam satu tahun rata-rata LMAN bisa menyelesaikan pengadaan lahan untuk 8 PSN. 

“Sebanyak 61% telah diselesaikan dan diresmikan. Hal itu pastinya akan mendatangkan manfaat berganda baik bagi masyarakat maupun perekonomian,” ujar Basuki. 

Proyek PSN yang ditangani LMAN terdiri dari 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, dan enam PSN jalur kereta api. Begitu juga dengan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sementara pada sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, Basuki memastikan LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN hingga Rp 10,57 triliun. Ada tiga sektor pendanaan terbesar yaitu jalan tol Rp 7,91 triliun, bendungan Rp 1,11 triliun, dan untuk IKN Rp 1,43 triliun. 

“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," kata Basuki. 

Dia memastikan LMAN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal itu untuk menghasilkan manfaat berupa percepatan konektivitas, peredaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan sumber daya air maupun manfaat berganda bagi pergerakan sektor pariwisata dan UMKM.




Reporter: Rahayu Subekti