Jepang Belum Siap Adopsi Bitcoin untuk Cadangan Devisa Khusus

Pemerintah Jepang belum siap untuk menerima ide mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang dalam cadangan devisa khusus.

Satoshi Hamada, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, baru-baru ini mendesak pemerintah Jepang untuk mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dengan membeli Bitcoin dengan sebagian cadangan devisa. Namun, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba telah mengklarifikasi bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki pengetahuan rinci tentang langkah pemerintah AS tersebut.

Pada tahap ini, pemerintah Jepang belum siap untuk memberikan jawaban yang pasti mengenai kesiapannya untuk mempertimbangkan mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang cadangan devisa.

Pemerintah Jepang mengklarifikasi bahwa mereka fokus untuk memastikan keamanan dan likuiditas cadangan devisa. Bitcoin, meskipun telah membuat kemajuan substansial dalam hal adopsi institusional, tetap merupakan aset yang relatif tidak stabil.

Gagasan pemerintah AS untuk membuat cadangan Bitcoin mendapatkan daya tarik yang signifikan awal tahun ini karena Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperkenalkan oleh Senator Cynthia Lummis dari Wyoming. Beberapa pakar seperti Tom Lee dari Fundstrat yakin penciptaan cadangan Bitcoin dapat membantu pemerintah mengimbangi utang.

Michael Saylor, CEO MicroStrategy, juga berpendapat cadangan Bitcoin dapat bermanfaat dari perspektif geopolitik jika pemerintah AS memilih untuk menjual emas dan memilih Bitcoin. Hal ini diyakini akan mendemonetisasi Bitcoin.

Awal tahun ini, pendiri SkyBridge Capital, Anthony Scarammuci, memperkirakan rencana AS untuk menciptakan cadangan Bitcoin akan memaksa bank-bank sentral lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun, ada juga banyak kritik terhadap ide ini.

“Cadangan strategis Bitcoin adalah transfer kekayaan dari pemerintah AS kepada pemegang Bitcoin. Ini adalah prioritas para pengambil untung, bukan pengusaha,” kata Miles Jennings dari a16 Crypto, seperti dikutip UToday, Rabu (26/12).