ANZ Didenda Rp 2,6 T, Terbesar Sepanjang Sejarah Perbankan Australia

Bank raksasa asal Australia, ANZ Group sepakat membayar denda sebesar 240 juta dolar Australia atau setara Rp 2,62 triliun terhadap satu entitas. Denda ini dikenakan otoritas terhadap bank akibat serangkaian pelanggaran sistemik, termasuk bertindak tidak patut dalam transaksi obligasi pemerintah dan mengenakan biaya kepada nasabah yang telah meninggal.

"Berkali-kali ANZ mengkhianati kepercayaan masyarakat Australia," kata Ketua Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), Joe Longo.

Denda ini semakin memicu keresahan terkait kondisi bank terbesar keempat di Australia ini. Perusahaan pada pekan lalu mengumumkan PHK terhadap 3.500 karyawan di tengah upaya CEO baru mereka,  Nuno Matos meningkatkan profiltabilitas.

Chairman ANZ Paul O'Sullivan mengatakan kepada para analis dan reporter pada Senin (15/9) bahwa bank tersebut harus membuat perubahan signifikan dalam cara operasionalnya.

"Dengan mencapai penyelesaian ini, kami mengakui bahwa kami telah mengecewakan nasabah kami dan saya mohon maaf tanpa syarat," ujarnya.

Saham ANZ dibuka 1% lebih rendah tetapi kembali menguat hingga diperdagangkan turun 0,35% pada pukul 01.28 GMT.

Termasuk pengumuman terbaru ini, ASIC telah mengajukan 11 tuntutan perdata terhadap ANZ sejak 2016. Total denda yang telah dikenakan kepada ANZ melebihi 310 juta dolar Australia. Menurut ASIC, bank juga telah mengakui tuduhan dalam setiap kasus.

Penyelesaian terbaru, yang membutuhkan persetujuan Pengadilan Federal, menyelesaikan lima investigasi terpisah di seluruh divisi pasar dan ritel Australia ANZ. Inti dari pelanggaran tersebut adalah perilaku ANZ selama penerbitan obligasi pemerintah senilai 14 miliar dolar Australia pada 19 April 2023.

Alih-alih berdagang secara bertahap untuk membatasi dampak pasar, ANZ menjual obligasi berjangka Australia 10 tahun dalam volume yang signifikan di sekitar waktu penetapan harga. Langkah ini memberikan tekanan penurunan yang dianggap tidak semestinya pada harga obligasi.

Regulagor  menambahkan, ANZ juga menyesatkan pemerintah tentang data omzet perdagangan selama hampir dua tahun - informasi yang digunakan untuk memilih dealer untuk penerbitan obligasi. "Dalam kasus perdagangan obligasi, ANZ berada dalam posisi tepercaya dan tindakannya berpotensi mengurangi jumlah dana yang tersedia bagi pemerintah," kata Longo.

Ia menambahkan, bahwa dana tersebut digunakan untuk layanan seperti sistem kesehatan dan pendidikan nasional. "Ketika dana publik dipertaruhkan, setiap warga Australia menanggung akibatnya.

Pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

O'Sullivan mengatakan, bank tersebut tidak bertindak dengan niat buruk, tetapi memang melakukan kesalahan serius. Bank telah melakukan 50 tinjauan akuntabilitas terhadap orang-orang yang terlibat dalam bisnis perdagangan obligasi dan beberapa staf, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, mengalami dampak signifikan terhadap komponen gaji yang bervariasi, ujarnya.

"Temuan tentang (bisnis) perdagangan obligasi kami  adalah contoh nyata mengapa ANZ harus mengubah budaya dan cara kerjanya," katanya.

O'Sullivan mengatakan hasil dari perubahan gaji tersebut akan tercantum dalam laporan remunerasi bank yang akan dirilis setelah akhir tahun keuangannya akhir bulan ini.

Selain perdagangan obligasi, pelanggaran tersebut mengungkapkan kegagalan layanan nasabah yang meluas. Pada sekitar Juli 2013  hingga Januari 2024, ANZ gagal membayar bunga bonus yang dijanjikan kepada pemegang rekening baru karena kekurangan sistem.

Yang lebih parah, sejak Juli 2019 hingga Juni 2023, bank terus membebankan biaya kepada ribuan nasabah yang telah meninggal dunia, tanpa mengetahui biaya mana yang harus dibebaskan atau apakah biaya setelah kematian telah dikembalikan.

"Pengumuman hari ini menegaskan fakta bahwa perubahan diperlukan, dan bahwa kita perlu beroperasi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya," kata Matos.

ANZ mengatakan akan menyerahkan rencana remediasinya kepada Otoritas Regulasi Prudential Australia pada akhir bulan ini, dengan perkiraan menghabiskan 150 juta dolar untuk melaksanakan reformasi pada tahun keuangan yang berakhir pada 30 September 2026.