Bank Asing Tarik Laba dari Indonesia, Khawatir Arah Kebijakan Prabowo

Sejumlah bank asing meningkatkan setoran laba dari kantor di Indonesia ke kantor pusat mereka di tengah meningkatnya kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Langkah ini dinilai mencerminkan upaya bank-bank global mengurangi eksposur di Indonesia setelah pemerintah memperluas peran negara dalam aktivitas ekonomi.

Menurut laporan Bloomberg, sejumlah bank asing besar yang beroperasi di Indonesia meningkatkan setoran laba ke kantor pusat mereka dalam dua tahun terakhir. Hasil analisis Bloomberg terhadap laporan keuangan unit usaha Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC di Indonesia telah merepatriasi sekitar Rp 11,5 triliun atau setara US$ 640 juta dalam kurun waktu 2024-2025. Nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan total laba yang mereka bukukan pada periode yang sama.

Sebelum pergantian pemerintahan, sebagian laba umumnya masih ditahan di Indonesia untuk memperkuat permodalan dan mendukung ekspansi usaha. Namun, pola tersebut mulai berubah setelah Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024.

Citigroup mengirim hampir seluruh laba yang diperoleh selama 2024 dan 2025 kepada perusahaan induknya. Standard Chartered menyalurkan lebih dari Rp 1,1 triliun kepada kantor pusat pada 2024, atau hampir empat kali lipat dari laba yang dibukukan di Indonesia pada tahun tersebut dengan memanfaatkan akumulasi laba sebelumnya. Sementara itu, HSBC mengirim hampir Rp 3 triliun kepada perusahaan induknya meski laba bersih yang diperoleh kurang dari Rp 2,2 triliun.

Sejumlah bankir yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Bloomberg bahwa meningkatnya repatriasi laba dipengaruhi kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin mengedepankan peran negara. 

Gejolak pasar yang sempat menekan indeks saham Indonesia dan nilai tukar rupiah pada awal masa pemerintahan Prabowo juga disebut turut memengaruhi keputusan tersebut.

Di sisi lain, perhatian pelaku industri juga semakin meningkat setelah pemerintah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini mengelola ratusan Badan Usaha Milik Negara dengan aset yang diperkirakan mencapai sekitar US$ 900 miliar atau Rp 16,1 kuadriliun (kurs Rp 17.900 per US$).

Salah satu titik perhatian muncul ketika Danantara mengupayakan fasilitas pinjaman senilai US$ 10 miliar atau Rp 179 triliun dari sejumlah bank internasional. Yang mana, dalam pembahasan tersebut, setiap bank didorong untuk berpartisipasi hingga US$ 1 miliar atau Rp 17,9 triliun sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia dan Danantara.

Sebagian eksekutif perbankan lalu menilai permintaan tersebut menjadi sinyal bahwa lembaga keuangan dapat menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. 

Kekhawatiran bertambah setelah pemerintah mengumumkan pembelian obligasi Danantara akan dibebaskan dari pemeriksaan hukum dan perpajakan, yang menurut sejumlah analis berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.

Tren Bank Global Rampingkan Bisnis di Indonesia

Tren peningkatan repatriasi laba ini juga terjadi bersamaan dengan langkah sejumlah bank global merampingkan bisnis mereka di Indonesia. 

Sebelumnya, Citigroup telah melepas bisnis perbankan ritelnya kepada United Overseas Bank, Standard Chartered menjual portofolio kredit ritelnya kepada Bank Danamon Indonesia, sementara HSBC tengah menyelesaikan penjualan bisnis ritel dan wealth management kepada Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC).

Harry Su, Managing Director Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, menilai pelemahan rupiah turut menjadi faktor yang memengaruhi keputusan bank asing.

“Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan laba di Indonesia, terutama bagi bank-bank milik asing. Dengan sentimen investor yang masih berhati-hati, hanya ada sedikit tanda bahwa tren ini akan berbalik dalam waktu dekat,” kata Harry Su dikutip dari Bloomberg, Selasa (30/6).

Meski demikian, HSBC menilai Indonesia tetap menjadi pasar penting bagi strategi bisnisnya di kawasan Asia. Juru Bicara HSBC mengatakan Indonesia memberikan skala bagi fase pertumbuhan Asia berikutnya. 

“Ketika kawasan ini membentuk kembali peta perdagangannya, HSBC berada pada posisi yang unik untuk menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan modal global, dan kami akan terus berfokus pada pertumbuhan tersebut,” kata juru bicara HSBC dalam tanggapannya kepada Bloomberg.

Di sisi lain, Bloomberg juga melaporkan perbankan mencermati pembahasan di lingkungan pemerintah mengenai kemungkinan memperluas peran sektor perbankan dalam pembiayaan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski belum menjadi kebijakan resmi, wacana tersebut dinilai menambah perhatian terhadap pengelolaan risiko dan alokasi modal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan keputusan penyaluran kredit tetap merupakan kewenangan masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis. 

"Sebagai regulator dan pengawas, kami tidak melakukan intervensi dalam proses tersebut," kata Dian. 

Ia mengatakan, setiap keputusan pembiayaan harus didasarkan pada prospek bisnis.

“Jika suatu program pemerintah dipandang memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai kegiatan usaha yang normal,” katanya.