OJK Gali Pengalaman Negara ASEAN untuk Siapkan Program Penjaminan Polis
Indonesia mulai memperkuat persiapan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP). Salah satunya dengan mempelajari pengalaman sejumlah negara ASEAN yang lebih dahulu menerapkan skema perlindungan bagi pemegang polis.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan PPP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam pelaksanaannya, OJK akan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Kiki, sapaan Friderica, pengalaman negara-negara ASEAN yang telah memiliki program serupa menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut.
"Di Indonesia, misalnya, kami sedang mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mulai diterapkan paling lambat pada 2028. Kami menyadari bahwa beberapa negara ASEAN telah memiliki pengalaman berharga dalam bidang ini," ujar Kiki dalam pertemuan AIRM dan AIC di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Dia berharap forum pembahasan khusus mengenai penjaminan polis di kawasan ASEAN dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman praktis antarnegara. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh pembelajaran mengenai berbagai aspek penyelenggaraan program, termasuk upaya memperkuat perlindungan pemegang polis.
Kiki menilai kolaborasi regional tersebut juga penting untuk mendorong terciptanya industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan ke depan.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D Purba mengatakan, persiapan implementasi PPP terus dilakukan secara intensif bersama OJK dan Kementerian Keuangan.
Menurut Ferdinan, perlindungan terhadap pemegang polis menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan memiliki semangat yang sama untuk memperkuat perlindungan nasabah di sektor keuangan, khususnya perasuransian.
"Sebentar lagi Tahun 2027 Program Penjaminan Polis asuransi akan dimulai. Ini kami bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan sangat intens menyiapkan ini karena kita percaya bahwa proteksi terhadap pemegang polis itu sesuatu yang sangat penting buat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik pada industri asuransi," kata Ferdinan.
Dia menambahkan, sinergi antara regulator dan industri diperlukan agar pelaksanaan program tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Program tersebut akan diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Adapun tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Ogi menegaskan, keberhasilan implementasi PPP tidak hanya ditentukan ketika program mulai beroperasi, tetapi juga oleh kualitas persiapan sejak awal. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi yang baik antara OJK dan LPS.
Lebih lanjut, Ogi menyebut PPP akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang saat ini terus berjalan. Agenda tersebut mencakup penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko.