Erick Thohir Laporkan Kinerja Akhir kepada DPR: Laba BUMN Naik jadi Rp 327 T

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) bersama Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kanan) melihat katalog dalam peresmian Gedung Nawasena Mandiri Corporate University di Kawasan Mandiri Wijayakusuma, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
4/8/2024, 13.56 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumpulkan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pertemuan tersebut, Erick menyampaikan laporan kerja akhir Kementerian BUMN pada masanya menjabat.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah anggota Komisi VI hingga petinggi Kementerian BUMN. Hadir pula Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Erick mengatakan dari 88 proyek strategis yang dicanangkan, BUMN telah menyelesaikan 81 proyek. Selain itu, pendapatan BUMN meningkat dari Rp 1.930 triliun menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023.

"Laba bersih keseluruhan meningkat dari Rp 13 triliun pada 2020 naik menjadi Rp 327 triliun pada 2023," kata Erick dalam akun Instagramnya seperti ditulis pada Minggu (4/8).

Selain itu, aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga naik dari Rp 8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023. Sedangkan total dividen yang dibagikan BUMN ke negara pada eranya menjabat sebesar Rp 279,7 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan terima kasih kepada DPR, koleganya di Kabinet Indonesia Maju, swasta, hingga mitra dari luar negeri.

"Serta UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN," katanya.

Kementerian BUMN juga tengah mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru. Salah satunya dengan mempercepat dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan roadmap BUMN 2024 sampai 2029.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penyelesaian ini dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2024.

"Dengan harapan saat pemerintahan baru memulai tugasnya, kami sudah memiliki RJPP yang rinci untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti PT Pertamina (Persero), PLN, dan lainnya," ujar Tiko ketika ditemui wartawan di acara CFO Club Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7).