Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo Buka-bukaan Soal Superholding BUMN
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan Kartika Wirjoatmodjo buka suara mengenai kelanjutan rencana superholding BUMN. Pembentukan superholding terus dikaji bersama dengan para ahli agar BUMN menjadi satu entitas dengan pengelolaan yang profesional, besar, dan berskala internasional.
"Yang kita tahu di dunia ada (superholding) seperti Temasek, ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain," kata Kartika, yang lebih akrab dipanggil Tiko ini, kepada wartawan di Kantor BUMN Jakarta, Senin (21/10).
Setelah terpilih kembali sebagai wakil menteri BUMN, Tiko dan Menteri BUMN Erick Thohir meneruskan agenda transformasi BUMN seperti holdingisasi, klasterisasi, dan restrukturisasi. Di bawah pemerintahan yang baru, BUMN akan mengadopsi semua program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mencontohkan swasembada pangan di mana BUMN akan menekankan pada peran badan usaha logistik (Bulog) hingga perusahaan pupuk. " Ini kami petakan minggu-minggu ini dan kita sinergikan dengan kepentingan teknisnya," tuturnya.
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dikabarkan bakal merombak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pengamat menyebut perombakan tersebut dinilai bisa mencetak profit dan memajukan BUMN.
Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto sebelumnya mengatakan, rencana perombakan Kementerian BUMN sebenarnya merupakan ide lama.
Rencana ini sudah diinisiasi di bawah Tanri Abeng yang sempat menjabat sebagai Menteri BUMN periode 1998-1999. Saat Indonesia memasuki era transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Tanri mendapatkan tugas mendirikan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.
Namun, ide ini pupus sebab Tanri tidak lama menjabat sebagai Menteri BUMN. Toto mengatakan pembahasan ide soal perombakan BUMN menjadi badan hidup kembali sekitar dua tahun yang lalu namun ide tersebut belum terealisasikan.
"Mungkin Pak Prabowo melihat (jika) eksekusinya di tangan Kementerian (BUMN) dianggap birokratis sampai kelincahannya kurang," ujar Toto.
Apalagi, saat ini beberapa perusahaan pelat merah sedang melaksanakan restrukturisasi hingga merger, bahkan mempersiapkan pembentukan perusahaan induk (holding company). Karena itu, Kementerian BUMN akan berfungsi sebagai lembaga yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah.