Utang Pemerintah ke PLN Membengkak ke Rp 110 Triliun, Laba Susut 67% di 2025

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membukukan penurunan laba bersih signifikan sepanjang 2025. Laba tahun berjalan PLN tercatat babak belur 66,87% year on year (yoy) menjadi Rp 7 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 21,17 triliun. 

Berdasarkan laporan keuangannya, performa pos pendapatan usaha perseroan yang sebenarnya masih mampu tumbuh positif. Sepanjang 2025, jumlah pendapatan PLN naik 6,84% yoy menjadi Rp 582,68 triliun dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp 545,38 triliun. 

Pertumbuhan pendapatan tersebut ditopang oleh kinerja penjualan tenaga listrik yang naik 3,94% yoy menjadi Rp 367,08. Selain itu, pundi-pundi perseroan juga disokong oleh kenaikan subsidi listrik dari pemerintah 13,52% yoy menjadi Rp 87,46 triliun dan pendapatan kompensasi naik 12,53% yoy menjadi Rp 112,73 triliun.

Di sisi lain, pos pendapatan lain-lain tercatat turun tipis 0,55% menjadi Rp 13,15 triliun. Namun, jumlah beban usaha perseroan melonjak hingga 10,05% you menjadi Rp 533,45 triliun dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp 484,75 triliun. Hal itu lantaran biaya bahan bakar dan pelumas melonjak 10,78% yoy menjadi Rp 198,61 triliun dan biaya pembelian tenaga listrik yang naik 9,29% yoy menjadi Rp 195,1 triliun.

Imbas dari tekanan biaya operasional tersebut, laba usaha perseroan pun tergerus hingga 18,79% yoy menjadi Rp 49,22 triliun pada tahun 2025, merosot dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 60,62 triliun.

Gejolak makroekonomi juga turut menekan pos non-operasional. Sepanjang 2025, kerugian kurs mata uang asing PLN secara bersih hingga 83,79% yoy, dari Rp 6,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 12,46 triliun pada 2025. 

Di saat yang sama, penghasilan keuangan perseroan menyusut 30,99% yoy menjadi Rp 673,71 miliar, sementara beban keuangan naik menjadi Rp 24,86 triliun.

Alhasil laba sebelum pajak perusahaan anjlok 54,04% yoy menjadi Rp 12,99 triliun, dari sebelumnya Rp 28,26 triliun dan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5,73 triliun. 

Di samping itu, apabila menilik dari sisi neraca, jumlah aset PLN tercatat Rp 1.837 triliun, dengan jumlah aset tidak lancar Rp 1.612 triliun dan aset lancar Rp 225,40 triliun. 

Namun, pos piutang dari Pemerintah tercatat menjadi kontributor paling jumbo di antara jajaran pos aset lancar lainnya, dengan nilai menembus Rp 110,73 triliun. Angka itu naik 155,8% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp 43,29 triliun.

Piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 25,89 triliun dan piutang usaha pihak berelasi tercatat sebesar Rp 3,4 triliun. Di luar koridor operasional utama, perseroan juga mengantongi piutang lain-lain senilai Rp 5,56 triliun. Kemudian jumlah ekuitas perusahaan tercatat Rp 1,06 triliun dan total liabilitas sebesar Rp 773,202 triliun. 

Pemadaman Listrik di Jawa

PT PLN (Persero) sebelumnya telah menyatakan dua unit pembangkit listrik besar di wilayah Jawa mengalami gangguan dan tak dapat beroperasi sementara. Kondisi itu menyebabkan kemampuan pasokan listrik dalam sistem Jawa menurun.  

PLN mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini masih dalam kondisi terkendali. Namun, manajemen beban listrik dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik serta mempertahankan keandalan sistem.  

“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah memberi ultimatum kepada PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawayang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.  

Dia menyebut pemerintah telah mengambil langkah dengan menggelar rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN. Utamanya, dalam beberapa hari terakhir. “Sudah kami beri ultimatum, tinggal teknis implementasinya di PLN,” kata Bahlil saat ditemui di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (20/6).

Bahlil mengatakan dalam rapat yang dilakukan dengan PLN, BUMN ini mengatakan permasalahan yang dihadapi terkait pemadaman bergilir ini terkait kekurangan pasokan batu bara kalori sedang atau medium. 

Namun Bahlil menampik penyebab pemadaman listrik bergilir karena pasokan batu bara. Alasannya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sudah menugaskan pada perusahaan-perusahaan pengelola tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN. Sedangkan jumlah kebutuhan batu bara untuk PLN mencapai 154 juta ton sepanjang tahun ini. 

Apabila menilik laporan keuangannya, persediaan batu bara hingga 2025 sebesar Rp 16,98 triliun. Namun beban bahan bakar dari batu bara tercatat Rp 79,48 triliun. 

Berikut perjanjian pengadaaan batu bara PLN:

Sumber: laporan keuangan PLN 2025

*) Dalam jumlah penuh

**) Sedang dalam proses perpanjangan kontrak atau kontrak tahunan

***) Kontrak pasokan batubara Perusahaan termasuk pengiriman ke pembangkit yang telah ditransfer ke PNP dan PIP