Danantara Ungkap Dana Pensiun Pos Indonesia Tekor Nyaris Rp 4 Triliun

PT Pos Indonesia (Persero) kekurangan dana pensiun dengan nilai hampir mencapai Rp 4 triliun. Hal tersebut menuai sorotan khusus dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) selaku entitas yang menaungi BUMN logistik itu.  

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Ketua BP BUMN, Dony Oskaria mengatakan, pengelolaan investasi dana pensiun yang dilakukan sembarangan menyebabkan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar manfaat kepada para pensiunan. Alhasil, pendiri wajib menutup kekurangan dana dalam jumlah besar.

Dony mencontohkan kondisi tersebut terjadi di Pos Indonesia. Menurutnya, kekurangan dana pensiun di perusahaan pelat merah itu harus ditutup melalui top up. 

“Jadi semuanya persoalannya sama. Investasinya tidak dikeluarkan dengan baik, investasinya rugi, investasinya dilakukan tidak dengan proper,” ucap Dony dikutip dalam Squawk Box CNBC Indonesia bertajuk Danantara BUMN Progres Update 2026, Senin (24/8). 

Selain itu, Dony juga mengatakan Danantara tengah benah-benah seluruh aspek, termasuk pengelolaan dana pensiun. Apalagi ia menyebut persoalan dana pensiun BUMN cukup besar, namun belum dapat menghitung secara keseluruhan nilai kekurangan dana yang mestinnya harus ditutup.

Ia menjelaskan, ada dua skema dalam pengelolaan dana pensiun, yakni iuran pasti dan manfaat pasti. Dalam skema iuran pasti, besaran iuran telah ditetapkan sehingga pendiri tidak menanggung risiko atas manfaat yang diterima peserta.

Sementara itu, persoalan lebih besar ada pada skema manfaat pasti. Dalam skema ini, perusahaan menjamin besaran manfaat yang diterima pensiunan setiap bulan atau tahun. “Ini menyebabkan risikonya diambil oleh perusahaannya. Nah ini akan kami lakukan juga pembenahan ini. Supaya ke depannya tidak terjadi lagi,” kata Dony. 

PT Pos  Laporkan Koreksi Pembukuan Rp 9 Triliun 

Pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu hal yang terus dikawal oleh BP BUMN bersama Danantara. Langkah itu menyusul laporan manajemen baru PT Pos Indonesia mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp 9 triliun sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan perusahaan.

Pada 22 Juni lalu, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi perusahaan melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, kondisi keuangan, hingga model bisnis.

Dalam arahannya, Dony menegaskan bahwa transformasi yang dijalankan harus dilakukan secara serius dan menyentuh akar persoalan perusahaan.

Selain memastikan proses restrukturisasi berjalan komprehensif, pembenahan juga difokuskan pada strategi penataan keuangan yang efektif dan efisien guna mengurangi beban biaya perusahaan. 

Salah satu inisiatif yang ditekankan adalah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, komponen biaya, dan penerapan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan. Hal itu demi mempercepat penurunan utang perusahaan.

"Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. kami hanya akan mengontrol berdasarkan itu," tegas Dony, mengutip instagram resmi BP BUMN.