Pemerintah Akan Kembangkan 10 Wilayah Jadi Kota Metropolitan Baru

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Bambang Brodjonegoro, Menneg PPN -Ka Bappenas dan Muh. Misbakhun, Anggota DPRRI Komisi XI dalam diskusi mengenai membangun ibukota barudi Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat (13/5).
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Febrina Ratna Iskana
16/5/2019, 17.50 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah bukan hanya berencana memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, tapi juga mengembangkan 10 wilayah menjadi kota metropolitan baru.

Kedua rencana tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan Indonesia timur dan Indonesia barat, memperkuat fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta solusi bagi permasalahan spasial di Indonesia. “Membangun ibu kota memang bukan satu-satunya solusi agar persebaran spasial negara kita membaik,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Kamis (16/5). 

Rencananya, 10 wilayah yang akan dikembangkan menjadi kota metropolitan yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Semarang, Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo), Patungagung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayuagung), Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) dan Manado.

Pemerintah yakin kedua rencana tersebut bisa mengurangi populasi di wilayah Jakarta sehingga mampu mereduksi permasalahan yang ada, seperti kemacetan.  (Baca: Kepala Bappenas: Calon Ibu Kota Baru Akan diumumkan Tahun Ini)

Secara khusus, terkait pindah ibu kota, pemerintah berencana melakukan kerja sama manajemen aset dengan swasta untuk sebagian aset di Jakarta. "Bangunan pemerintah yang ada di Jakarta akan tetap digunakan untuk menunjang Jakarta sebagai kota bisnis,” kata dia.

Dari kerjasama tersebut, pemerintah akan mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa dipakai untuk membangun sarana pemerintahan di ibu kota baru. 

Bambang menambahkan, pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) guna mendorong pemerataan ekonomi. "Strategi kami dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya yakni melalui operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah atau kawasan strategis di luar Jawa,” kata dia.

(Baca: Bappenas Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Ekonomi Jakarta)

Reporter: Agatha Olivia Victoria