Sri Mulyani Klaim Alokasi Belanja Sosial Besar Sesuai Janji Jokowi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika melakukan kunjungan kerja di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/7).
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Martha Ruth Thertina
25/10/2017, 21.21 WIB

Anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah mencapai Rp 283,7 triliun pada 2018. Beberapa pihak menilai kebijakan anggaran tersebut sebagai kebijakan populis Presiden Joko Widodo untuk meraup dukungan masyarakat jelang pemilihan presiden 2019.

Menanggapi penilaian tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu, pemerintahan memang akan fokus pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan semaksimal mungkin. 

"Kalau mau dianggap itu sebagai (kebijakan) populis, ya kan sebagai Presiden terpilih harus menyejahterakan rakyat. Selama itu instrumen yang prudent dan sustain (tidak masalah)," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10). (Baca juga: Presiden Minta Anggaran Pengentasan Kemiskinan 2018 Ditambah)

Menurut Sri Mulyani, berdasarkan hasil studi, untuk menyejahterakan rakyat diperlukan sejumlah langkah perbaikan di berbagai bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, air bersih, dan akses terhadap listrik. Maka itu, banyak anggaran dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut.

"Makanya Presiden meminta sanitasi, air bersih, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), puskesmas, sekolah, beasiswa dan tenaga guru di tempat terpencil itu tidak populis. itu kewajiban kami saja. Itu gambaran kami mau bangun Indonesia sentris," ujar dia. 

Secara rinci, anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah dialokasikan untuk subsidi di luar subsidi pajak Rp 145,5 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, bidik misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun. (Baca juga: Cegah Penyelewengan, Mendes Gandeng KPK Audit Dana Desa)

Anggaran tersebut lebih rendah dari usulan awal yang sebesar Rp 292,8 triliun, namun lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan belanja sosial dan belanja produktif memang jadi fokus pemerintah. Adapun belanja perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat, dari Rp 35 triliun di 2013-2014 menjadi hampir Rp 300 triliun. (Baca juga: Banggar DPR Sepakati RAPBN 2018, Penerimaan Negara Naik 9,1%)