Pemerintah Bidik Pembiayaan Investasi Rp 5.000 Triliun di 2018
Pemerintah menargetkan pembiayaan investasi secara keseluruhan bisa menembus Rp 5 ribu triliun, tahun depan. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,4-6,1 persen dapat tercapai.
Mengacu pada paparan pemerintah di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), target investasi berkisar Rp 5.041 triliun - Rp 5.171 triliun. Jumlah tersebut naik 11-14 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 4.517 triliun.
Pembiayaan investasi tersebut berasal dari berbagai sumber, yaitu dari sektor perbankan, pasar modal, badan usaha milik negara (BUMN), investasi langsung, serta investasi pemerintah. “(Untuk) pencapaian target pertumbuhan 2017 dan 2018 diperlukan investasi besar dari semua komponen, baik pemerintah maupun non-pemerintah,” demikian tertulis.
Dari segi perbankan, pemerintah menargetkan kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) tumbuh masing-masing 13 persen dan 15 persen. Sementara itu, dari pasar modal, pemerintah berharap penerbitan saham baru (rights issue) bisa tumbuh sekurang-kurangnya 20 persen dan obligasi korporasi setidaknya 27 persen
Di sisi lain, semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa mencetak untung dan membukukan pertumbuhan belanja modal sekurang-kurangnya 30 persen. Maka itu, “Perlu penguatan setoran dividen dari anak perusahaan BUMN ke induknya.”
Adapun, untuk investasi langsung, baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) ditarget tumbuh sekurang-kurangnya 23 persen. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menargetkan investasi langsung ini bisa mencapai Rp 840 triliun tahun depan atau naik 25 persen dari tahun ini.
Sementara itu, untuk menggenjot investasi pemerintah, pemerintah pusat bakal mendorong alokasi belanja pemerintah daerah (Pemda) untuk pembangunan infrastruktur. (Baca juga: BI Proyeksi Ekonomi Tahun Depan Tumbuh Paling Tinggi 5,5 Persen)
Target Pembiayaan Investasi 2017 dan 2018
| Sumber Investasi | 2016 | 2017* (asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 %) | 2018* (asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 %) | 2018* (asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1 %) | ||
| Tumbuh | Nominal (dalam triliun) | Tumbuh | Nominal (dalam triliun) | Porsi | Porsi | |
| Investasi pemerintah | 8,2 % | 315 | 23 % | 388 | 8,1 % | 9 % |
| Perbankan | -20,6 % | 222 | 67 % | 370 | 9,6 % | 10,7 % |
| Pasar Modal | 1,3 % | 598 | 30 % | 778 | 17 % | 17,1 % |
| Belanja Modal BUMN | 29,4 % | 416 | 3 % | 430 | 10,4 % | 10,8 % |
| PMA PMDN | 9 % | 594 | 13 % | 670 | 15,9 % | 15,8 % |
| Internal Funds Korporasi & lainnya | 9,9 % | 1891 | -1 % | 1881 | 39,1 % | 36,6 % |
| Total | Rp 4.040 Triliun | Rp 4.517 Triliun | Rp 5.041 Triliun | Rp 5.171 Triliun |
Sumber: materi paparan pemerintah di Banggar DPR.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peluang Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi semakin terbuka setelah menggenggam peringkat layak investasi (investment grade) dari tiga lembaga pemeringkat internasional.
"Dengan investment grade, banyak muncul perbankan internasional menawarkan financing (pembiayaan) ke Indonesia. Kita bahkan bisa mengakses US$ 700 miliar investment fund yang selama ini enggak bisa masuk ke Indonesia karena kita belum investment grade," kata dia. (Baca juga: Sri Mulyani: Rating Layak Investasi Buka Akses Dana Rp 9.310 Triliun)
Seperti diketahui, Mei lalu, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) akhirnya memberikan peringkat layak investasi untuk utang luar negeri Indonesia. Pemerintah telah lama menunggu peringkat dari S&P tersebut untuk melengkapi peringkat layak investasi yang telah diberikan dua lembaga pemeringkat utama lainnya yaitu Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service.