Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memandang data jumlah penduduk miskin yang berhak menerima bantuan dana dari pemerintah belum jelas dan seirama. Padahal, pemerintah pada tahun ini berencana menyalurkan dana subsidi pangan secara nontunai.
"Yang jelas datanya harus akurat, by name, by address baru kami bisa menjalankan (Bantuan Pangan Non-Tunai/BNPT) itu dengan baik," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (8/5).
Sekadar informasi, BPNT merupakan konversi sebagian dari program beras sejahtera (Rastra). Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh bantuan sosial berbentuk non tunai dan terintegrasi dalam satu kartu. Dengan begitu, mempermudah pemerintah mengontrol penyaluran dana tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, penyaluran subsidi akan berdasarkan pada bank data. BPS pun sudah memberikan data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) agar bisa dimanfaatkan pemerintah.
Dari catatannya, ada 17,7 juta penduduk miskin dan hampir miskin yang rencananya akan mendapat fasilitas ini. "Semua akan mengacu bank data di BPS, Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2017," ujar dia usai Rapat Koordinasi (Rakor) terkait subsidi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Puan Maharani sebelumnya menyebut ada 14 juta penduduk penerima subsidi pangan tahun ini. Bantuan ini akan disalurkan ke 44 kabupaten/kota. Jumlah penerimanya melonjak bila dibandingkan tahun lalu yang hanya 1,25 juta penduduk.
Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah fokus mengenai skema penyaluran dana subsidi pangan menggunakan kartu atau voucher. Untuk itu, datanya harus akurat. "Sebelumnya banyak yang tidak tepat sasaran dan biaya terlalu tinggi," tutur dia.
Bambang menjelaskan, melalui skema baru ini maka penyaluran subsidi akan lebih mudah mengikuti daya beli masyarakat.
Adapun, Darmin menambahkan bahwa dengan skema non tunai ini, sewaktu-waktu penduduk miskin bisa saja membeli beras dengan kualitas bagus jika sedang memiliki kelebihan uang. Sebab, berasnya bisa langsung dibeli oleh penerima dana tersebut di pasar. Jadi, tidak lagi melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
"Dia beli pakai kartu, jadi rakyat bisa beli dimana saja ditenderkan, mau dia sekali-kali beras bagus juga silakan," ujar Darmin.