KATADATA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan anggaran Rp 2,4 triliun untuk Sensus Ekonomi 2016. Mayoritas anggaran untuk menggaji pegawai.
Kepala BPS Suryamin mengatakan untuk penyelenggaran sensus ini intansinya merekrut 340 ribu tenaga kerja baru yang dikontrak. Gaji tiap pegawai di luar BPS mencapai Rp 2,4 hingga 3 juta per bulan. Artinya, ada sekitar Rp 860 juta sampai Rp 1,02 miliar anggaran yang dikeluarkan BPS untuk gaji pegawai kontrak setiap bulan.
“Lebih dari 90 persen digunakan untuk upah. Upah pendataan, upah pengawas, pengolah, pengajar, instruktur, dan yang lain,” kata Suryamin usai apel Sensus Ekonomi 2016 di kantornya, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2016. (Baca juga: Bonus Demografi: Peluang atau Ancaman).
Sensus yang dikelola setiap satu dasawarsa ini akan menghasilkan struktur ekonomi baru. Berdasarkan standar internasional, ada 16 lapangan usaha yang disensus, di luar sektor pertanian. Dari Sensus Ekonomi pertama ini, Suryamin yakin akan menghasilkan 24 juta jenis usaha, naik 10 persen dari 22,7 juta usaha pada 2006, dan 16 juta pada 1996.
“Dulu kan nggak ada gojek, uber, dan portal juga. Kami akan tahu jumlah usaha, populasi jumlah usaha, untuk dilakukan penelitian lebih detil awal 2017,” ujar Suryamin.
BPS menargetkan data ini bisa terkumpul paa Mei 2016. Suryamin menyatakan kendala utama sensus yakni menemui pengusaha sebagai pemberi informasi. Padahal, dia menjamin data yang diberikan secara individu tidak akan disebarluaskan. (Lihat pula: MEA Berlaku, 25 Ribu Pekerja Asing Serbu Indonesia Selama Januari).
Jika data tersebut terkumpul akan membantu pengambil kebijakan menetapkan aturan. Sebab akan diketahui mayoritas usaha di suatu wilayah dan persoalannya.