Pemerintah Targetkan Bentuk Dua Holding BUMN Tahun Ini

KATADATA - Pemerintah semakin intensf menggodok rencana pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) kabinet untuk membahas pembentukan holding BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2). Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Jokowi pada rapat kerja pemerintah bersama pimpinan perusahaan BUMN pada Oktober tahun lalu.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, dalam ratas ini Jokowi mendapat masukan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengenai pembentukan holding BUMN agar lebih sehat dan kuat. Usulan ini pun diperkuat oleh kementerian lain untuk menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, seperti dengan mudahnya dikendalikan oleh kekuatan partai politik tertentu. Holding akan memperkuat BUMN dalam mencari pendanaan, sehingga tidak lagi mengandalkan anggaran negara dalam pembangunan.

“Presiden memberi arahan proses pembangunan holding dilakukan hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektivitas energi untuk membuat BUMN lebih ramping dan gesit, dan tidak terbebani oleh hal-hal nonprofesional,” ujarnya usai rapat terbatas mengenai holding BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2). (Baca: Pemerintah Yakin Sinergi BUMN Mampu Menghadapi MEA)

Jokowi meminta peta jalan (roadmap) pembentukan holding BUMN ini segera diputuskan. Menurut Rini, ada dua langkah yang akan dilakukannya dalam rencana pembentukan holding ini. Pertama, memisahkan BUMN-BUMN yang dalam setiap sektor usaha. Masalahnya banyak BUMN yang memiliki beberapa sektor usaha. Saat ini Kementerian BUMN akan memisahkan asset-aset BUMN tersebut berdasarkan sektor mana yang paling besar. Ada juga kajian mengenai perlu tidaknya penggabungan usaha (merger) beberapa BUMN.

Untuk merealisasikan rencana ini, Kementerian BUMN sedang menganalisa secara menyeluruh mengenai proses hukumnya. Perlu ada revisi aturan mengenai hal ini, seperti perubahan peraturan pemerintah dan aturan turunannya. (Baca: Menjadi Pemain Dunia, Pemerintah Sinergikan BUMN Energi)

Dalam ratas tersebut, ada beberapa holding sektor BUMN yang dibicarakan, diantaranya infrastruktur, perbankan, pertambangan, energi baru dan terbarukan, serta ketahanan energi. Rini menargetkan tahun ini bisa dibentuk dua induk usaha BUMN di sektor konstruksi jalan tol dan pertambangan.

“Yang paling utama terus terang memang sektor jalan tol. Karena konstruksi kan juga banyak sekali karya karya. Kami konsentrasikan lebih dulu ke yang membangun jalan tol," ujar Rini. Dia menilai holding jalan tol ini sangat mendesak, mengingat banyak program yang sedang dijalankan pemerintah saat ini seperti pembangunan jalan tol Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan pihaknya juga mendukung pembentukan holding ini. Dalam rapat terbatas, kata dia, ada usulan bahwa yang akan menjadi induk usaha adalah BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki negara. Sebagai contoh, untuk konstruksi adalah Hutama Karya. Namun dia belum bisa memastikan apakah hutama karya yang akan menjadi holding ini. Kewenangan tersebut dipegang oleh Menteri BUMN.

Dalam Roadmap BUMN, di sektor jalan tol ada empat BUMN yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jasa Marga akan disiapkan menjadi induk usahanya. (Baca: ESDM Usul Pembentukan Badan Penyangga Setelah Sinergi PGN-Pertagas)