KATADATA ? Pemerintah memangkas alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sebaliknya, pemerintah memperbesar dana transfer ke daerah dan dana desa masing-masing menjadi Rp 735,2 triliun dan Rp 47 triliun. Jumlahnya lebih besar masing-masing 14 persen dan lebih 100 persen dari anggaran belanja tahun ini.
?Tahun ini pertama kalinya dana transfer (ke daerah) lebih besar dari (belanja) K/L,? kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri untuk menjelaskan detail RAPBN 2016 di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menimpali, kebijakan memperbesar dana ke daerah ketimbang dana belanja K/L tersebut untuk menegaskan desentralisasi anggaran. Selain memberi kewenangan secara politik kepada daerah, perlu juga melimpahkan kewenangan anggaran. ?Dana KL itu operasional dan terkadang bertabrakan dengan kewenangan daerah,? katanya.
Namun, untuk memastikan dana transfer ke daerah itu terserap untuk pembangunan dan tidak disimpan di perbankan, pemerintah mengusulkan adanya surat utang negara (SUN) bagi daerah-daerah yang memiliki anggaran berlebih. Nantinya, pemerintah pusat akan menentukan daerah mana saja yang memperoleh dana transfer daerah berupa SUN berdasarkan berbagai indikator.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai agak sulit kalau pemerintah mengandalkan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tahun depan. Pasalnya, selama ini, penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah lamban. Jadi, pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan tegas dan memberikan hukuman bagi daerah yang lamban menggunakan anggarannya. ?Harus ada punishment, bisa dengan mengurangi anggarannya,? katanya.
Sementara itu, Sofyan menekankan tiga kunci utama pemerintah dalam penggunaan anggaran tahun depan. Pertama, pembangunan sektor-sektor unggulan. ?Ada lima sektor, yaitu kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan, kedaulatan energi dan listrik, industri, serta pariwisata.
Kedua, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yaitu alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. ?Untuk kesehatan, ini pertama kali dipenuhi anggaran 5 persen (dari APBN),? kata Sofyan. Ketiga, mempersempit kesenjangan pendapatan antar-daerah. Caranya dengan mengucurkan dana desa. ?Ini instrumen utama desentralisasi fiskal,? tandasnya.
