KATADATA ? Upaya pemerintah mendorong penyaluran kredit perbankan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dinilai bisa mengurangi likuiditas perbankan. Terutama, karena pemerintah berencana menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 12 persen dari sebelumnya 22 persen.
Analis Perbankan dari lembaga pemeringkat ICRA Indonesia Kreshna D Armand mengatakan penurunan bunga yang terlampau jauh ini dikhawatirkan akan menurunkan pendapatan bunga perusahaan. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun ikut naik. Padahal, besaran BOPO menunjukan efisiensi suatu bank.
?Kan BOPO sudah cukup tinggi, kalau penghasilan operasional turun karena bunga diturunkan maka penghasilan bunga turun, BOPO naik,? kata Kreshna ketika dihubungi Katadata, Kamis (25/6).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BOPO perbankan tahun ini saja sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Pada April 2015 mencapai 79, 9 persen, lebih tinggi dibandingkan April tahun lalu sebesar 77,2 persen.
Pemerintah memang berencana menambah subsidi bunga KUR dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1 triliun. Subsidi ini untuk mengkompensasi penurunan bunga yang dilakukan bank-bank yang menyalurkan KUR. Namun, Kreshna merasa tambahan subsidi ini masih belum cukup untuk menutupi selisih penurunan bunga yang dilakukan.
Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga akan berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Meski saat ini likuiditas perbankan masih baik, tapi masih ada risiko yang akan memengaruhi likuiditas perbankan.
Risiko tersebut diantaranya kenaikan suku bunga bank sentral AS (Fed Rate) dan kebutuhan dolar untuk membayar utang dan dividen perusahaan. Risiko ini akan membuat rupiah semakin lemah. Suplus neraca perdagangan yang masih akibat penurunan impor pun menjadi ancaman. Ketika pembangunan infrastruktur berjalan, maka impor barang modal dan bahan baku akan meningkat. Dengan begitu, ada kemungkinan neraca perdagangan kembali defisit.
Senior Vice President Financial Institution PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo mengatakan pengurangan bunga KUR berpotensi menurunkan margin keuntungan perbankan. "Kecuali diikuti penurunan cost of funds yang sebanding," kata dia.
Rapat terbatas kabinet yang dilakukan pekan lalu membahas tingginya bunga KUR yang diberikan perbankan kepada usaha mikro, yakni mencapai 22 persen. Makanya pemerintah memutuskan untuk mengurangi bunga tersebut menjadi 12 persen. Kebijakan ini rencananya akan mulai diberlakukan pada bulan depan.
?Pemerintah akan memberikan subsidi bunga sehingga Kredit Usaha Rakyat itu bisa dikenakan bunga cuma 12 persen. Selisihnya yang ada sekarang itu, disubsidi oleh pemerintah,? kata Menteri coordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk KUR sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 adalah Rp 30 triliun. Sedangkan bank yang ditugaskan untuk menyalurkan KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
?Pemilihan BRI karena hanya bank tersebut yang siap untuk menyalurkan KUR. Baik dari sisi likuiditas hingga sistem yang berjalan,? kata Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga.