KATADATA ? Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diwarnai ketegangan. Sudirman tidak terima dengan pernyataan anggota komisi VII yang menyebut sistem penentuan target lifting minyak dan gas bumi (migas) pemerintah buruk.
?Saya keberatan kalau dikatakan sistem rusak,? ujar Sudirman kepada anggota Komisi VII DPR, dalam rapat tersebut, Kamis (11/6).
Dalam rapat ini, Komisi VII juga mengundang 10 perwakilan dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas, untuk menanyakan angka produksi migas setiap perusahaan tahun depan. Padahal sebelumnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sudah memberikan angka sementara mengenai target lifting 2016.
Angka yang disampaikan oleh KKKS dan SKK Migas ternyata berbeda. Komisi VII pun menanyakan kenapa muncul perbedaan angka ini kepada Sudirman Said. Dua hari sebelumnya pemerintah telah mengajukan usulan target lifting untuk 2016 sebesar 830.000-850.000 barel per hari. Namun, berdasarkan keterangan KKKS, ternyata rencana produksi yang akan dilakukan tidak sebesar itu.
"Angka-angka yang disampaikan SKK Migas dengan KKKS terjadi deviasi yang sangat signifikan. Kami patut pertanyakan kenapa bisa terjadi," ujar anggota Komisi VII dari Partai Gerindra Harry Poernomo.
Anggota komisi VII yang lain pun ikut mempertanyakan hal ini. Bahkan sempat ada penyataan dari anggota bahwa pemerintah tidak memiliki sistem yang baik dalam menentukan target lifting migas. Makanya, selama ini realisasi lifting migas tidak pernah mencapai target.
Sudirman tidak terima dengan pernyataan tersebut dan langsung melakukan interupsi. Menurut dia angka yang disampaikan pemerintah memang belum final. Karena rencana kerja dan anggaran KKKS baru akan bisa disampaikan pada pemerintah, sekitar bulan September.
"Angka ini belum bisa dikalibrasi. Jadi kalau bicara sistem, forum ini merusak sistem," ujar Sudirman dengan nada tinggi.
Tidak hanya berbicara dengan nada emosi, Sudirman juga beberapa kali berbicara sambil memukul meja. "Kalau mau bicara sistem, saya Menteri ESDM. Ini angka saya. Saya bertanggung jawab atas angka ini."
Sudirman mengatakan bahwa pemerintah memiliki instrumen yang mengatur setiap KKKS, yakni SKK Migas. SKK Migas juga memiliki sistem perhitungan untuk bisa menentukan berapa target lifting setiap tahunnya. Menurut dia, jika DPR mempertanyakan perhitungan ini satu persatu kepada KKKS, malah akan membuat sistemnya berantakan.
Sikap Sudirman Said pun mendapat respon dari anggota DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Hanura Inaz Nasrullah Zubir merasa tersinggung dengan sikap Sudirman Said yang berbicara dengan nada emosi.
"Apalagi sambil mengetuk meja, seolah-olah Pak Menteri menggebrak meja. Kita mungkin sama emosional, kita mungkin mempertahankan institusi kita, tapi tidak emosional seperti tadi," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi menganggap DPR perlu memanggil kontraktor migas agar bisa mendapat informasi untuk menentukan target lifting. Kehadiran KKKS dirasa sangat penting agar penentuan target lifting tahun depan lebih akurat, tidak seperti sebelumnya.
"Saya sepakat, kita dalam menentukan target lifting, tidak lagi angka dari langit. Kita lebih realistis. Konteks kehadiran KKKS menunjang, memastikan," ujar dia.
Akhirnya Sudirman pun menyatakan permintaan maafnya kepada semua peserta rapat. ?Saya mohon maaf harus saksikan suasana ini," ujarnya.
Setelah pembahasan tersebut, untuk kedua kalinya rapat masih belum bisa menentukan berapa perkiraan target lifting migas tahun depan. Selanjutnya agenda pembahasan anggaran kembali dijadwalkan pada Senin (15/6).