Jokowi Luncurkan Tiga Kartu untuk Antisipasi Kenaikan BBM

KATADATA ?  Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jokowi mengatakan penyaluran ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama sebagai langkah antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Untuk menjaga daya beli, dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan" ujar Jokowi usai meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), di Jakarta, Senin (3/11).

Bantuan ini akan diberikan kepada 15,5 juta warga yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) secara bertahap. Program ini dilakukan dengan dua cara, yakni dengan simpanan giropos sebanyak 14,5 juta melalui PT Pos Indonesia dan mendiri e cash 1 juta. 

Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan program itu memakan anggaran Rp 6,2 triliun. Dengan biaya untuk mencetak kartu sebesar Rp 1,99 miliar.  

"Jadi Rp 6,2 triliun untuk KKS yang isinya Rp 200 ribu per bulan. Dan dibagikan setiap 2 bulan sekali. Yang Rp 1,99 miliar itu untuk pencetakan kartu ini," tuturnya. 

Sementara data penduduk yang berhak mendapatkan, kata dia, didapat dari pendataan program perlindungan sosial (PPLS) pada 2011. Untuk tahun ini, peluncuran akan dilakukan di 18 kota hingga 18 November nanti.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam siaran persnya menyampaikan pada tahap awal ini pemerintah membagikan KKS, Kartu HP, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu.

Dikutip dari setkab.go.id, Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

?Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013,? ujar Bambang.

Diakui Bambang, bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), yang berupa uang elektronik. ?Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka,? tuturnya. 

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non-tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 provinsi.

Kartu Indonesia Pintar dibagikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun, dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu tersebut. Untuk melengkapi program tersebut, pemerintah juga membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.