KATADATA ? Setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2015. Tahun depan, BUMN ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp 43,7 triliun, naik dari rencana dalam nota keuangan Rp 41 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, kenaikan setoran dividen BUMN terpaksa dilakukan untuk menambah penerimaan negara.
?Kecuali kalau ada kebijakan menaikkan harga BBM. Sementara ini kita mengandalkan penerimaan dari dividen,? tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).
Setoran dividen ini, menurut dia, untuk mengakomodasi program-program presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terlebih lagi, dividen merupakan hak pemerintah yang harus disetorkan apabila pemerintah membutuhkannya.
Adapun untuk kebutuhan ekspansi, perusahaan pelat merah disarankan untuk menambah utang. Apalagi BUMN dapat memperoleh kredit rendah karena memperoleh jaminan dari pemerintah.
?Jadi kenapa harus memaksakan untuk menambah laba. Untuk utang luar negeri kan bunganya murah karena ada jaminan dari pemerintah,? kata dia.
(Baca: Keberanian Jokowi Melakukan Reformasi Fiskal Ditunggu)